Seorang joki ujian di salah satu Sekolah Menengah Atas bernama Sandra Binti Sofyan tertunduk saat berada di Kantor Polrestabes, Makassar. TEMPO/Fahmi Ali
TEMPO.CO , Jakarta– Selalu terulangnya fenomena joki ujian masuk perguruan tinggi, dikecam pengamat pendidikan, Arief Rachman. Alasannya, hal ini tidak hanya merusak budaya bangsa melainkan peradaban bangsa.
"Baik joki maupun calon peserta didik harus ditindak tegas, diberi hukum dan diberi sanksi karena mereka itu bakal koruptor," kata Arief saat dihubungi Tempo, Ahad, 15 Juli 2012. Penindakan itu misalnya, Ia mencontohkan, dengan tidak meluluskan peserta didik yang ketahuan menggunakan joki.
Ia menilai joki bukan lagi marak melainkan selalu berulang setiap tahunnya. "Kalau perlu sekolah yang ketahuan memakai joki juga dikenai sanksi," ujarnya. Ia juga menekankan tanggung jawab semua pihak, termasuk orang tua, guru, dan pemerintah.
Pelaksanaan dan pengawasan seleksi masuk perguruan tinggi inilah yang harus dilakukan secara ketat. "Akarnya, pendidikan tidak boleh memberikan peluang bagi peserta didik untuk mencapai sesuatu dengan cara tidak jujur mulai dari TK hingga perguruan tinggi," ujar Guru Besar Universitas Negeri Jakarta ini.
Ia menyarankan agar pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat penelitian mengenai fenomena ini. "Setelah diteliti, baru dipenalti keras. Perbuatan ini merusak peradaban Indonesia," ujarnya.
