TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman RI menemukan ada oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung dan pegawai Dinas Pendidikan Kota Bandung yang menjadi makelar penerimaan siswa baru tahun ajaran 2012. Temuan itu diperoleh Ombudsman dari laporan masyarakat ke pos pengaduan proses seleksi siswa baru yang dibuka sejak 25 Juni lalu.
Asisten Ombudsman, Naksya Larasati, mengatakan pihaknya menemukan ada empat anggota DPRD dan tiga anggota dinas Bandung yang menitipkan calon siswa ke sekolah. "Oknum itu bisa diberi tanda kutip sebagai calo," kata Naksya dalam keterangan pers di kantor Ombudsman RI, Kamis, 12 Juli 2012.
Keempat anggota dewan itu adalah DR dan TDQ dari Partai Demokrat, ATN Nugraha dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan seorang lagi yang identitasnya belum bisa diungkap Ombudsman karena masih perlu verifikasi. Adapun pegawai Dinas Pendidikan Kota Bandung yang diketahui menitipkan siswa berinisial A.
Dalam dokumen yang dimiliki Ombudsman, A mengajukan surat permohonan ke SMA Negeri 12 Bandung agar menerima AW sebagai siswa sekolah tersebut. Pada sekolah yang sama, TDQ menyodorkan surat permohonan agar menerima anak berinisial SAHL sebagai siswa. Surat TDQ bahkan menggunakan kop DPRD Kota Bandung. Dalam suratnya, TDQ mengaku sebagai pelaksana harian Badan Anggaran DPRD.
Menurut Naksya, siswa titipan itu sebelumnya sudah dinyatakan tidak diterima dalam jalur seleksi secara online. Namun setelah ada campur tangan anggota Dewan, mereka berhasil menjadi siswa di sekolah yang diinginkan. "Yang menjadi catatan kami adalah penggunaan kop DPRD. Seharusnya kan itu tidak dibawa-bawa," ujarnya.
Penelusuran Ombudsman, total ada dua belas siswa yang dititipkan empat anggota Dewan. Namun dari dua belas itu hanya lima yang diterima sebagai siswa SMAN 12 Bandung. Kedua belas nama siswa itu, setelah diverifikasi Ombudsman, ternyata tidak ada hubungan kekeluargaan dengan anggota Dewan.
Naksya menuturkan pihaknya mendapat temuan tersebut dari Koalisi Pendidikan Kota Bandung dan Kepala Sekolah SMAN 12 Bandung Hartono. Rencananya KPKB akan melaporkan ulah anggota Dewan ke Badan Kehormatan DPRD Kota Bandung. "Kami minta ke BK agar mereka diproses. Nanti KPKB yang akan melaporkannya," kata dia.
Pos pengaduan proses seleksi penerimaan siswa baru dan mahasiswa baru tahun ajaran 2012/2012 dibentuk lantaran proses seleksi rawan penyimpangan. Anggota Ombudsman RI yang menangani bidang pendidikan, Budi Santoso, mengatakan lembaganya berhak mengawasi upaya pemerintah menyediakan pendidikan berkualitas.
Ia menjelaskan pos pengaduan dibuka di tujuh daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Adapun Indonesia Corruption Watch membantu dengan membuka pos serupa di 35 jaringannya, termasuk Jakarta. "ICW menerima pengaduan dari penerimaan siswa baru dan juga penerimaan mahasiswa baru," kata peneliti ICW, Febri Hendri.
Koalisi Masyarakat Sipil, termasuk ICW, menampung sejumlah aduan masyarakat dalam penerimaan siswa dan mahasiswa baru. Misalnya, kasus dugaan suap yang diduga melibatkan Kepala Sekolah SMA Negeri 3 dan SMAN 4 Pamekasan, Jawa Timur.
Selain itu, Koalisi mendapat laporan ada 276 siswa "titipan" di SMAN 2, SMAN 3, SMAN 4, dan SMAN 5 Medan. Juga aduan adanya pungutan seperti uang gedung ataupun uang pangkal di sejumlah sekolah senilai Rp 100 ribu hingga Rp 1,4 juta.
ISMA SAVITRI
