Jemaah calon haji naik ke pesawat yang akan membawa mereka ke Arab Saudi di Bandara Adi Soemarmo, Boyolali, Jawa Tengah, (2/10). ANTARA/Andika Betha
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Anggito Abimanyu, mengatakan segera mengumumkan ongkos naik haji tahun 2012. "Mudah-mudahan bisa diumumkan dalam dua hari ini," kata Anggito sebelum rapat kerja soal penyelenggaraan haji di kompleks parlemen Senayan, Senin, 9 Juli 2012.
Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, pengumuman ONH tahun ini relatif lambat. Biasanya angka biaya yang dibutuhkan untuk naik haji sudah ditetapkan empat bulan sebelum keberangkatan haji dimulai.
Adapun tahun ini, sampai tiga bulan sebelum pemberangkatan kloter pertama gelombang haji belum ada pengumuman berapa ongkos naik haji yang ditetapkan pemerintah. Akibat keterlambatan ini sejumlah travel dan penyelenggara haji mengalami kesulitan dalam memperkirakan biaya yang diperlukan untuk naik haji.
Namun, kata Anggito, keterlambatan penetapan ONH ini tidak akan berdampak besar. Menurut dia, keterlambatan penetapan ONH karena Kementerian belum memutuskan biaya operasional dan biaya langsung. Kementerian juga lambat dalam menghitung dana optimalisasi yang berasal dari setoran awal haji.
Pada kesempatan itu Anggito menjamin pelaksanaan haji tahun ini tidak akan mengalami kendala. Saat ini pemerintah sudah menyiapkan pemondokan, penerbangan, dan embarkasi. "Begitu Keputusan Presiden keluar, kami akan segera melakukan persiapan keberangkatan," ujarnya.
Mengenai besaran ONH yang akan dibayarkan, kata Anggito, masih akan dibahas dengan Komisi Agama dalam rapat kerja yang berlangsung hari ini dan besok. "Saya pastikan jemaah yang berangkat tahun 2012 mendapatkan nilai manfaat dari setoran awal, tidak ada satu pun dana yang tidak dikembalikan dari setoran awal," katanya.
Tahun lalu ongkos naik haji yang dibebankan kepada jemaah sebesar Rp 30,7 juta. Untuk tahun ini biaya yang harus dibayar diperkirakan sekitar Rp 34 juta.
Anggito juga berjanji akan melakukan penyelenggaraan haji secara transparan dan akuntabel. Salah satu cara transparan, kata Anggito, adalah membuat website dan call center yang memuat semua infomasi tentang penyelenggaraan haji. Anggito juga menjanjikan penghapusan praktek titipan di Kementerian. "Kalau ada sisa kuota, saya pastikan direktur jenderal tidak akan memberikan perlakuan khusus," katanya.
