TEMPO.CO, Malang--Pasca bentrokan antara TNI Angkatan Darat dan warga Harjokuncaran, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Malang, Jawa Timur berbuntut masalah hukum. Kedua pihak saling melaporkan ke pihak berwajib. Warga mengaku menjadi korban kekerasan melaporkan TNI ke Divisi Profesi dan Pengamanan Komando Daerah Militer V Brawijaya. Sedangkan TNI melaporkan warga ke Kepolisian setempat.
"Delapan warga terluka, dipukuli prajurit TNI," kata salah seorang korban, Fathurrosi, Ahad 8 Juli 2012. Seusai insiden bentrokan akibat rebutan lahan sengketa seluas 666 hektare tersebut, warga mengaku ketakutan. Suasana malam di desa mereka menjadi mencekam.
Warga, kata Fathurrosi, mengalami trauma akibat bentrokan Jumat lalu, juga teringat kasus hilangnya enam warga desa mereka sejak 1986 lalu.
Delapan warga mengalami luka-luka sementara di pihak Batalyon Zeni Tempur V Kepanjen, Malang, lima prajurit mengalami luka-luka. Seorang di antaranya mengalami luka bacok cukup parah. Bahkan lengan kanannya nyaris putus. Korban kini tengah menjalani visum.
"Barang bukti kapak telah disita, tindakan ini kriminal murni," kata Komandan Komando Resor Militer 083/Baladhika Jaya, Kolonel Muhammad Nakir memastikan akan lapor ke polisi.
Ia pun mengaku siap meladeni warga yang hendak melaporkan TNI Propam Kodam V Brawijaya. Alasannya, prajurit TNI membela diri dan berupaya mengamankan aset negara.
EKO WIDIANTO
Berita terkait
Kasus Kades Tipu Dokter di Tangsel Disidangkan Hari Ini, Kerugian Rp 1,7 Miliar
6 Februari 2024
Ada empat bidang tanah yang dijual oleh Kades AB ternyata bermasalah, sehingga korban dirugikan hingga Rp 1,7 miliar.
Baca SelengkapnyaMahfud MD Kritik Aparat saat Tangani Sengketa Tanah, 4 Masyarakat Adat Ini Terancam Digusur
23 Januari 2024
Mahfud MD kritik aparat saat tangani sengketa tanah yang juga libatkan masyarakat adat
Baca SelengkapnyaMahfud Md Bilang Akan Tertibkan Birokrasi Pemerintah dan Aparat untuk Hindari Konflik Masyarakat Adat
21 Januari 2024
Menanggapi tingkah aparat, Mahfud Md mengatakan akan menertibkan birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum.
Baca SelengkapnyaKapan Pendaftaran Akmil 2024 Dibuka? Ini Jadwal dan Persyaratannya
16 Januari 2024
pendaftaran online Akademi Militer atau Akmil akan dibuka pada 1 Februari 2024
Baca SelengkapnyaMenteri ATR Harap Aset Kesultanan dan Keistimewaan Pengelolaan Pertanahan di DIY Terjaga
8 Desember 2023
Hadi Tjahjanto menjamin keistimewaan pengelolaan pertanahan dan aset Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Baca SelengkapnyaKonflik Lahan di Seputaran Jakarta yang Tak Ingin Jadi Rempang Kedua, Bersengketa dengan Penguasa
7 Oktober 2023
Konflik lahan tidak hanya terjadi di Rempang, Batam, Kepulauan Riau, tetapi juga di beberapa daerah. Ada yang bersengketa dengan TNI.
Baca SelengkapnyaBentrokan di Lokasi Kebakaran Kapuk Muara, 130 Polisi Dikerahkan
5 September 2023
olres Jakarta Utara mengerahkan 130 anggotanya untuk berjaga di lokasi bekas kebakaran Kapuk Muara usai terjadi bentrokan
Baca SelengkapnyaSengketa Tanah Dago Elos Bandung, Warga Lapor Lagi ke Polda Jabar
29 Agustus 2023
Kuasa hukum mendampingi 4 warga Dago Elos yang melapor ke polisi. Materi serupa telah 3 kali disampaikan ke Polda Jabar dan Polrestabes Bandung.
Baca SelengkapnyaSidang Sengketa Tanah, Paramount Land Kalah Gugatan Hampir 8000 Meter Persegi
31 Juli 2023
Dua kelompok saling berhadap-hadapan saat sidang pembacaan sita jaminan yang digelar PN Tangerang di sebuah klaster perumahan milik Paramount Land.
Baca SelengkapnyaKronologi Viralnya Warga Perumahan di Bekasi Terkungkung Pagar Beton, Pengembang Serobot Lahan
27 Juni 2023
Warga perumahan di Bekasi yang terkungkung pagar beton ternyata berawal dari penyerobotan lahan oleh pengembang.
Baca Selengkapnya