TEMPO.CO, Malang - Perusahaan Umum Perhutani menggandeng pesantren untuk mewujudkan hutan lestari dalam pola Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).
Kerja sama nota kesepahaman ditandatangani Direktur Utama Perum Perhutani Bambang Sukmananto dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Muhammad Ali, di Universitas Islam Negeri Malang. Hadir pula Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar.
\"Pesantren juga berperan dalam konservasi hutan,\" kata Bambang dalam pidato di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Senin, 2 Juli 2012.
Kerja sama antara Perum Perhutani dengan pesantren telah dilakukan di sejumlah tempat. Kesepakatan di antara keduanya disesuaikan dengan kapasitas masing-masing, mulai pendampingan hingga penelitian. Apalagi, ribuan pesantren tersebar di Pulau Jawa sesuai wilayah kerja Perum Perhutani.
\"Agar efektif dan terkoordinasi dengan Kementerian Agama,\" ujarnya. Penjabaran kerja sama akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang akan dituntaskan enam bulan mendatang.
Dia berharap sumber daya manusia di pesantren bisa berperan langsung dalam melestarikan hutan, khususnya di Pulau Jawa.
Juru bicara Perum Perhutani, Susetyaningsih, menjelaskan peran pesantren akan disesuaikan dengan kondisi di lingkungan masing-masing. Pasalnya selama ini Perum Perhutani juga bekerja sama dengan masyarakat di pinggir hutan yang dilembagakan dalam Lembaga Mayarakat Desa Hutan.
\"Kerja sama bersama 5.600-an desa sekitar hutan,\" katanya. Petani yang terlibat dalam LMDH, katanya, bertugas merawat dan mengawasi hutan produksi yang dikelola Perum Perhutani. Selain itu, mereka juga berhak mengelola lahan di antara aneka jenis pohon. LMDH berhak mendapatkan bagi hasil produksi maksimal 25 persen dari hasil produksi.
Total lahan yang dikelola Perum Perhutani mencapai 2,7 juta hektare, tapi tak banyak petugas yang bisa mengawasi. Apalagi kini petugas telah menanggalkan senjata untuk berpatroli dan mengawasi hutan produksi. Sehingga masyarakat di sekitar hutan, termasuk pesantren, berkontribusi mengamankan dan menjaga hutan.
EKO WIDIANTO
Berita terkait
Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat
23 Januari 2024
Debat cawapres 2024 kedua dinilai Rimbawan Muda Indonesia (RMI) gagal memahami aspek tata kelola kehutanan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaAlasan Serikat Pekerja Perhutani Menyebut Eksistensi Hutan Jawa Terancam
28 Mei 2022
Serikat Pekerja dan Pegawai Perhutani atau SP2P resah dengan kelangsungan hujan Jawa.
Baca SelengkapnyaMendorong Pekerja Perum Perhutani Terlindungi Program Jamsostek
2 April 2022
Ada lebih dari 1 juta pekerja di lingkungan perhutanan yang belum mengikuti program.
Baca SelengkapnyaMenjelajahi Vila Liar di Puncak Milik Jenderal dan Pengacara
5 Maret 2018
Ada lima jenderal, pengusaha dan pengacara yang membangun vila liar di Puncak dan telah disegel KLHK.
Baca SelengkapnyaKisah Jokowi Gagal Masuk Perhutani: Saya Ikut Tes, tapi...
19 Desember 2017
Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengenang masa lalunya yang gagal masuk Perhutani setelah tamat dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.
Baca SelengkapnyaTargetkan 12 Juta Hektar Hutan Sosial, Ini Tantangan Jokowi
30 Oktober 2017
Siti Nurbaya mengatakan ada berbagai alasan kenapa mengejar target 12,7 juta hektar hutan sosial sesuai Nawa Cita bukanlah kerja yang ringan.
Baca SelengkapnyaKLHK Akan Mengelola Hutan dengan Wirausaha
23 Agustus 2017
Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar upaya itu tetap mengacu pada prinsip pembangunan dan kelestarian.
Baca SelengkapnyaWalhi: Tak Heran Harimau Sering Masuk Kampung, Sebabnya...
16 Agustus 2017
WALHI menyoroti tumpang tindih kebijakan kawasan hutan dan aktivitas pertambangan berikut dampaknya bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaJokowi Tegur KLHK: Pengelolaan Hutan Jangan Berorientasi Proyek
2 Agustus 2017
Jokowi ingin pengelolaan hutan dilakukan dengan menerapkan terobosan sehingga bisa mendukung perekonomian warga sekitar dan ekonomi nasional.
Baca SelengkapnyaMenteri Sofyan Akan Surati KLHK Soal Izin Pinjam Pakai Hutan
9 Juli 2017
Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai di Riau terhambat kawasan hutan.
Baca Selengkapnya