TEMPO.CO, Brebes - Gabungan aktivis dari Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia melakukan aksi penggalangan dana dan tenaga bangunan, yang hendak disumbangkan untuk membangun gedung KPK. Aksi penggalangan ini dilakukan di alun-alun Brebes, Jawa Tengah, Sabtu 30 Juni 2012.
Darwanto, koordinator badan pekerja Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak) Brebes, mengatakan, aksi ini sebagai simbol perlawanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat dan menguatkan dukungan terhadap komisi anti-korupsi.
Dalam aksinya Sabtu malam, massa mensosialiasikan kepada publik bahwa KPK sengaja dianaktirikan. “Dewan hanya merealisasikan sejumlah proyek yang menguntungkan untuk dikorup,” ujar Darwanto.
Koalisi bersama aktivis ini membuka posko dalam waktu yang tak ditentukan. Selain uang, mereka telah menginventarisir sejumlah tenaga kerja yang siap menjadi relawan untuk pembangunan gedung KPK. Rencananya, dana dan tenaga yang dikumpulkan ini akan dikirim ke kantor Indonesian Corupstion Watch di Jakarta.
Darwanto meminta agar penyumbang dana mencantumkan nama dan alamat jelas untuk kepentingan akuntabilitas dan menghindari potensi adanya pencucian uang. “Karena hasil donasi akan dibuka untuk umum dan diaudit,” katanya. Pihaknya menolak bantuan yang lebih dari Rp 10 juta per orang atau per bulan. “Kalau lebih dari Rp 10 juta, mengandung korupsi.”
Aksi aktivis anti-korupsi ini mendapat simpati dari salah satu pengusaha asal Brebes. “Saya siap mendatangkan tenaga dan karyawan untuk membangun,” ujar Tubagus Angke, Direktur CV Anke Berhias, di Kabupten Brebes. Ia memastikan ada 10 karyawannya yang siap untuk membantu proses pembangunan gedung KPK.
Aksi penggalangan dana juga dilakukan mahasiswa di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, yang tergabung dalam Barisan Mahasiswa Merdeka (BMM). Hingga hari ini, Sabtu 30 Juni 2012, dana yang terkumpul baru Rp 300 ribu.
Menurut Koordinator BBM Pamekasan Zaini, aksi galang dana ini sebagai bentuk protes kepada DPR yang mempersulit langkah KPK untuk memiliki gedung yang baru. "Kalau keputusan DPR berdasarkan aspirasi rakyat, maka mestinya gedung baru KPK disetujui," kata Zaini, Sabtu 30 Juni 2012.
Penggalangan dana ini, kata dia, akan dilakukan selama sepekan. Zaini mengaku sengaja tidak melakukan penggalangan dana ke pejabat dan lebih memilih meminta sumbangan kepada pedagang kaki lima dan tukang becak. "Biar tukang becak yang menyumbang, supaya DPR tahu, rakyat jengah dengan korupsi," katanya.
EDI FAISOL | MUSTHOFA BISRI
Berita terkait
Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri
6 jam lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.
Baca SelengkapnyaKPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej
7 jam lalu
KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.
Baca SelengkapnyaKPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi
7 jam lalu
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.
Baca SelengkapnyaPenggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti
12 jam lalu
Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.
Baca SelengkapnyaBeredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK
12 jam lalu
Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.
Baca SelengkapnyaKPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR
13 jam lalu
Penyidik KPK yang tak mau menyebutkan namanya mengatakan penggeledahan di kompleks DPR hari ini dilaksanakan dua satgas
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda
15 jam lalu
Terlihat belasan polisi bersenjata berjaga di beranda Kantor Setjen DPR yang sedang digeledah tim penyidik KPK.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Kantor Setjen DPR
16 jam lalu
Sebelumnya, KPK sedang menyidik dugaan korupsi rumah dinas DPR.
Baca SelengkapnyaAlexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK
20 jam lalu
Alexander Marwata membantah konflik yang sedang terjadi antara Nurul Ghufron dan anggota Dewas KPK Albertina Ho tidak ada kaitan dengan pelemahan KPK.
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron Didesak Mundur, Alexander Marwata: Jangan Berasumsi atau Berandai Andai
23 jam lalu
"Apa alasannya (Nurul Ghufron) mundur? Mari menghormati proses yang sekarang berjalan," kata Alexander Marwata.
Baca Selengkapnya