TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Resort Sidoarjo mengamankan 37 imigran gelap asal Iran, Afganistan, dan Turki pada Rabu, 27 Juni 2012. Mereka diantaranya 29 laki-laki dewasa, empat wanita dewasa dan empat anak-anak --dua laki-laki dan dua perempuan. Hingga kini mereka masih di Markas Polres Sidoarjo untuk didata. "Kepada petugas mereka mengaku tujuannya adalah ke Australia. Mereka berasal dari Iran, Afganistan dan Turki," kata Kepala Polsek Jabon Ajun Komisaris Polisi Sunaryo.
Ia mengatakan, penangkapan ini berawal dari kecurigaan pemilik rental mobil, H. Maksum, warga Desa Kedungpandan, Kecamatan Jabon, Sidoarjo. Saat itu, sebanyak 20 imigran menyewa mobil dari Maksum untuk minta diantar ke salah satu hotel di Surabaya.
Takut terjadi sesuatu karena membawa penumpang yang mencurigakan, di tengah jalan Maksum diam-diam menelpon anggota Kepolisian Sektor Jabon. Menindaklanjuti laporan itu, personel Polsek Jabon kemudian menggelar razia dan menghentikan dua mobil sewa yang ditumpangi para imigran tersebut.
Polisi kemudian memeriksa kelengkapan dokumen dan identitas penumpang. Saat pemeriksaan, empat diantaranya berusaha kabur namun berhasil ditangkap kembali. Mereka lalu dibawa ke Polsek Jabon.
Karena diduga masih banyak imigran lain yang bersembunyi di sekitar pantai, personel Polsek Jabon bersama anggota Polres Sidoarjo kemudian melakukan penyisiran di pesisir pantai timur Sidoarjo. Akhirnya, sebanyak 16 imigran lainnya berhasil ditangkap.
Setelah dikumpulkan di Markas Polsek Jabon, mereka lalu dibawa dengan tiga truk dengan pengawalan ketat polisi dan saat ini diamankan di Markas Polres Sidoarjo.
Informasi yang didapatkan Tempo, para imigran ini berangkat melalui jalur laut untuk menghindari kecurigaan masyarakat. Mereka berangkat menggunakan kapal dari Probolinggo dengan tujuan Pantai Tlocor, Sidoarjo. Sesampai di pantai pesisir timur Sidoarjo, mereka kemudian naik ojek untuk mencari tempat persewaan mobil. Warga mengarahkan mereka ke jasa rental mobil Maksum itu.
DINI MAWUNTYAS
Berita terkait
Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech
1 hari lalu
Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.
Baca SelengkapnyaTPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya
1 hari lalu
Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.
Baca SelengkapnyaCara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita
1 hari lalu
Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk
Baca SelengkapnyaSyarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya
2 hari lalu
Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
2 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaInvestigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
2 hari lalu
Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSoal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
3 hari lalu
Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.
Baca SelengkapnyaKata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
3 hari lalu
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca SelengkapnyaKorlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
3 hari lalu
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca SelengkapnyaKorlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
3 hari lalu
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca Selengkapnya