Demokrat Minta Pemeriksaan Anas Tidak Dipolitisasi
Reporter
Editor
Rabu, 27 Juni 2012 14:10 WIB
Anas Urbaningrum tiba di Gedung KPK, Jakarta, (27/6). Anas dimintai keterangan mengenai dugaan kasus korupsi pembangunan kompleks atlet Hambalang, Bogor, Jawa Barat. ANTARA/Yudhi Mahatma
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan meminta publik tidak berspekulasi atas pemeriksaan Ketua Umum Anas Urbaningrum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. "Penegakan hukum adalah penegakan hukum, jangan dipolitisasi," katanya setelah menghadiri sarasehan kebangsaan Bung Karno yang digelar Megawati Institute di Four Season Hotel Jakarta, 27 Juni 2012.
Menurut Ramadhan, pemanggilan Anas oleh KPK hanyalah prosedur biasa untuk mendalami sebuah kasus. "Saya kira justru bagus sekali Anas datang dan memberi contoh yang baik sebagai seorang pemimpin," katanya.
Anas hari ini diperiksa KPK atas dugaan keterlibatannya dalam pengadaan proyek pembangunan pusat olahraga terpadu Hambalang, Bogor. Anas datang didampingi beberapa kader Demokrat seperti Saan Mustofa dan I Gede Pasek Suardika.
Menurut bekas koleganya, M. Nazaruddin, PT Adhi Karya sebagai kontraktor proyek telah menggelontorkan duit Rp 100 miliar. Sebanyak Rp 50 miliar mengalir ke Kongres Demokrat di Bandung pada 2010 lalu untuk memenangkan Anas sebagai ketua umum. Namun Anas dalam sejumlah kesempatan membantah tudingan itu.
Menurut Ramadhan, Demokrat sangat ingin KPK segera menuntaskan penyelidikan kasus Hambalang ini. "Kata tidak menginginkan pengembangan wacana dan opini yang hanya menyudutkan Partai Demokrat," katanya.
Demokrat berharap pemanggilan Anas akan menjernihkan posisi Anas dalam kasus ini. "Kalau memang ada bukti, ya ada, kalau enggak ada, ya enggak ada, jangan berandai-andai ataupun menghubung-hubungkan." Demokrat, kata Ramadhan, juga sangat menginginkan tegaknya hukum.
Publik juga diminta tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap Anas. KPK pun diminta dapat melakukan penyelidikan dengan independen, profesional, dan transparan. "Ikuti saja pada proses yang berjalan dan serahkan pada KPK," kata Ramadhan.
Demokrat sendiri sangat menginginkan tegaknya keadilan dalam hukum, baik terhadap partai maupun kader Demokrat. Selama ini Demokrat dinilai sudah cukup tersandera dengan wacana dan opini yang berkembang di masyarakat. Dia meminta KPK tidak terlalu banyak berwacana sebelum proses hukum selesai dilakukan. "Jangan sekali-kali mengeluarkan stigma yang tak adil bagi partai kami," kata Ramadhan.
