TEMPO.CO, Jakarta -Meski telah beberapa kali menggelar ekspose (pemaparan), status kasus megaproyek Hambalang belum meningkat dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Soalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi masih menyamakan pendapat ihwal konstruksi kasus tersebut dari hasil pemaparan tim penyelidik. ”KPK hanya membutuhkan kesamaan pendapat antarpimpinan tentang siapa yang paling bertanggung jawab,” ujar Wakil Ketua KPK Zulkarnain saat dihubungi Ahad 27 Juni 2012.
Zulkarnain menegaskan, tim penyelidik terus berembuk untuk berfokus pada konstruksi kasus. Tujuannya, mengetahui pihak yang terlibat di dalamnya. ”Siapa pelaku yang lebih banyak berperan dalam kegiatan (proyek) itu?" dia menegaskan. ”Konstruksi kasus agar kita tahu secara jelas.”
Proyek pusat olahraga Hambalang dikerjakan PT Adhi Karya dan Wijaya Karya dengan total anggaran Rp 1,07 triliun pada 2010. KPK sudah memeriksa lebih dari 60 orang, termasuk bekas Bendahara Demokrat M. Nazaruddin--yang melontarkan isu ini. Pasalnya, Nazaruddin menuding ada uang miliaran rupiah dalam proyek Hambalang mengalir ke kongres Demokrat untuk pemenangan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum. Dia menuding uang itu mengalir melalui Machfud Suroso, Direktur PT Dutasari Citralaras, yang disebut-sebut sebagai teman Anas. Machfud dan Anas telah membantah tudingan itu.
Sumber di KPK menuturkan, sebagian pimpinan terbelah soal penetapan tersangka. Menurut sumber itu, ada pimpinan yang menilai Machfud layak menjadi tersangka. ”Tujuannya, Machfud, yang kini dicegah ke luar negeri, bisa menjadi alat untuk menjerat pihak lain,” ujarnya. Tapi sebagian pimpinan lainnya menyatakan tersangka pertama sebaiknya Anas.
Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., saat dimintai konfirmasi menegaskan, kasus Hambalang masih terus didalami. Dia tak mengetahui detail materi kasus tersebut sehingga tak bisa mengomentari sikap pimpinan KPK.
TRI SUHARMAN | SUKMA
Berita Terkait
Soal Hambalang, KPK Dinilai Alami Tekanan Politik
Ancaman Anas: Jangan Bikin Partai dalam Partai
Anas: Yang Mengadu-adu Demokrat Tak Akan Berhasil
Pembina Demokrat Perintahkan TPF Bersaksi ke KPK
Tersandera, Demokrat Undang Lembaga Survei
Berita terkait
Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan
1 hari lalu
Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah
Baca SelengkapnyaDugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti
1 hari lalu
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.
Baca SelengkapnyaAlexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan
1 hari lalu
Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.
Baca SelengkapnyaIM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik
2 hari lalu
Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.
Baca SelengkapnyaKPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?
2 hari lalu
Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan
2 hari lalu
KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan
2 hari lalu
Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.
Baca SelengkapnyaUsai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan
3 hari lalu
Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur
3 hari lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.
Baca SelengkapnyaTak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan
3 hari lalu
Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.
Baca Selengkapnya