TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat saat ini tengah membentuk tim pengawas penyelesaian konflik dan sengketa tanah/agraria. Tim pengawas tersebut terdiri atas anggota lintas komisi di DPR. "Tim terdiri dari Komisi I, II, III, IV, V, dan Komisi VII. Tiap fraksi saat ini sudah mengajukan nama yang akan masuk tim itu," kata anggota Komisi Pemerintahan DPR, Gamari Sutrisno, dalam diskusi di Seknas Fitra, Hotel Ibis, Jakarta, Jumat, 22 Juni 2012.
Menurut Gamari, tim pengawas dibentuk karena masih banyaknya persoalan konflik tanah yang belum terselesaikan. Selain itu, terkait pula dengan persoalan reforma agraria yang menjadi agenda pemerintah yang hingga saat ini belum jelas realisasinya. "Kami melihat tidak adanya keseriusan dari Badan Pertanahan Nasional periode lalu. Banyak konflik terjadi, termasuk di institusi TNI," katanya.
Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera ini berharap dengan digantinya Kepala BPN oleh mantan Jaksa Agung Hendarman Soepandji, maka akan memberikan harapan penyelesaian konflik tanah dan terbukanya akses informasi soal pertanahan kepada publik. Menurut dia, saat BPN dipimpin oleh Joyo Winoto, DPR kesulitan untuk mendapatkan informasi terkait masalah pertanahan.
"Saat DPR minta data jumlah tanah untuk program reforma agraria dan konflik soal pertanahan saja, Joyo bilang itu rahasia. Menurut kami itu aneh. Semoga pimpinan baru BPN bisa lebih terbuka," katanya.
Konflik tanah hingga saat ini memang masih kerap terjadi. Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), pada tahun 2011, ada 8.307 kasus konflik agraria, yang 4302 kasus di antaranya dinyatakan telah diselesaikan. Walhi juga merilis data konflik tertinggi di setiap daerah di Indonesia.
Dalam data tersebut, konflik agraria paling banyak terjadi di Sumatera Barat, yaitu 883 kasus, di Sulawesi Selatan 780 kasus, Jawa Barat, 749 kasus, Jawa Tengah 532 kasus, Bali 515 kasus, Jawa Timur 400 kasus, Nusa Tenggara Timur 335 kasus, Sumatera Utara 331 kasus, Banten, 324 kasus, dan Kalimantan Timur 242 kasus.
"Reforma agraria belum berlangsung. Ada ketidakjelasan jumlah tanah di pemerintah. Kasus-kasus antara tentara soal tanah juga kerap terjadi. Selain itu, BPN perlu membentuk pejabat pengelola informasi dan data. Ini penting untuk akses publik," kata aktivis Walhi, Mukri Friatna.
ANGGA SUKMA WIJAYA
Berita terkait
Menteri ATR/BPN dari Masa ke Masa, Paling Anyar AHY Akan Menjabat Hanya 8 Bulan
21 Februari 2024
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan menjadi Menteri ATR/BPN 8 bulan ke depan. Berikut Menteri ATR/BPN dari masa ke masa.
Baca SelengkapnyaKasus Kades Tipu Dokter di Tangsel Disidangkan Hari Ini, Kerugian Rp 1,7 Miliar
6 Februari 2024
Ada empat bidang tanah yang dijual oleh Kades AB ternyata bermasalah, sehingga korban dirugikan hingga Rp 1,7 miliar.
Baca SelengkapnyaMahfud MD Kritik Aparat saat Tangani Sengketa Tanah, 4 Masyarakat Adat Ini Terancam Digusur
23 Januari 2024
Mahfud MD kritik aparat saat tangani sengketa tanah yang juga libatkan masyarakat adat
Baca SelengkapnyaMahfud Md Bilang Akan Tertibkan Birokrasi Pemerintah dan Aparat untuk Hindari Konflik Masyarakat Adat
21 Januari 2024
Menanggapi tingkah aparat, Mahfud Md mengatakan akan menertibkan birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum.
Baca SelengkapnyaWarga Minta Pemprov DKI Terbitkan SK Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah di Muara Angke
12 Desember 2023
SK Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah di Muara Angke tersendat, warga pertanyakan tempat tinggal layak yang dijanjikan.
Baca SelengkapnyaMenteri ATR Harap Aset Kesultanan dan Keistimewaan Pengelolaan Pertanahan di DIY Terjaga
8 Desember 2023
Hadi Tjahjanto menjamin keistimewaan pengelolaan pertanahan dan aset Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Baca SelengkapnyaKonflik Lahan di Seputaran Jakarta yang Tak Ingin Jadi Rempang Kedua, Bersengketa dengan Penguasa
7 Oktober 2023
Konflik lahan tidak hanya terjadi di Rempang, Batam, Kepulauan Riau, tetapi juga di beberapa daerah. Ada yang bersengketa dengan TNI.
Baca SelengkapnyaCara Mengubah Hak Guna Bangunan (HGB) Menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM)
4 Oktober 2023
Mengubah Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah langkah penting dalam mengamankan kepemilikan properti. Begini tahapannya.
Baca SelengkapnyaJaga Pengosongan Hotel Sultan, Polres Jakpus Kerahkan 100 Personel
4 Oktober 2023
Kawasan Hotel Sultan resmi kembali menjadi milik negara setelah status HGB yang dipegang PT Indobuildco berakhir
Baca SelengkapnyaBentrokan di Lokasi Kebakaran Kapuk Muara, 130 Polisi Dikerahkan
5 September 2023
olres Jakarta Utara mengerahkan 130 anggotanya untuk berjaga di lokasi bekas kebakaran Kapuk Muara usai terjadi bentrokan
Baca Selengkapnya