TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Malaysia belum juga memberikan nota penjelasan tertulis kepada pemerintah RI ihwal klaim tari tortor dan alat musik Gordang Sambilan asal Mandailing, Sumatera Utara. "Belum (kami terima nota penjelasannya)," kata Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Wiendu Nuryanti, melalui pesan pendek kepada Tempo, Kamis pagi, 21 Juni 2012. Padahal sedianya nota penjelasan tersebut paling lambat diberikan pemerintah Malaysia Rabu sore kemarin.
Menurut Wiendu, pemerintah akan segera menyiapkan langkah lebih lanjut untuk menyikapi lambatnya respons Pemerintah Malaysia dalam permasalahan klaim tari tortor dan alat musik Gordang Sambilan. "Langkah (berikutnya) akan kami rapatkan sore ini (Kamis sore) dengan Kementerian Luar Negeri dan lain-lain," ujarnya.
Rencana pemerintah Malaysia mengakui tari tortor dan alat musik Gordang Sambilan mencuat setelah kantor berita Bernama di Malaysia melansir pernyataan Menteri Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia Datuk Seri Rais Yatim tentang rencananya mendaftarkan kedua budaya masyarakat Sumatera Utara itu dalam Seksyen 67 Akta Warisan Kebangsaan 2005.
"Tarian ini akan diresmikan sebagai salah satu cabang warisan negara," kata Datuk Seri Dr. Rais Yatim seperti dikutip dari Bernama, setelah meresmikan Perhimpunan Anak-anak Mandailing pada 14 Juni lalu.
Sontak, masyarakat Indonesia, terutama suku Mandailing di Sumatera Utara, melancarkan protes keras. Tari tortor dikenal sebagai bagian dari upacara adat untuk menghormati leluhur. Pemerintah pun secara resmi telah meminta klarifikasi tertulis kepada pemerintah Malaysia.
Nota penjelasan tertulis itu semestinya dikirim pemerintah Malaysia pada Rabu siang, 20 Juni 2012. Saat pemerintah melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar RI di negeri jiran pada Senin lalu, kementerian diyakinkan bahwa akan ada penjelasan tertulis dari Malaysia pada Rabu.
"Di akhir rapat, Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia diminta memberikan penjelasan tertulis atas persoalan ini. Itu kami minta supaya menghindari berbagai interpretasi dan berkembangnya masalah di luar konteks," kata Wiendu di kompleks parlemen, Senayan, Rabu kemarin.
