TEMPO.CO, Jayapura - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Yunus Wonda menolak rencana penambahan pasukan Detasemen Khusus 88 Antiteror ke Papua untuk memperkuat pengamanan daerah itu. “Tambah Densus ke Papua malah akan menambah persoalan,” kata Wonda, Selasa malam, 19 Juni 2012.
Menurut dia, warga Papua sudah trauma dengan berbagai kejadian yang merenggut nyawa. Sejumlah kasus melibatkan kekuatan aparat hingga jatuh korban dari pihak sipil. “Sudah banyak kejadian, jangan bikin masyarakat tambah trauma,” ujarnya.
Sebelumnya Otorita Khusus Deputi I Bidang Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Brigadir Jenderal Sumardi, mengatakan pemerintah akan mengirim Detasemen Khusus 88 ke Papua. Densus akan memperkuat pasukan Komando Daerah Militer Cendrawasih dan Kepolisian Papua.
Situasi di Papua sempat memanas setelah Mako Tabuni, Ketua I Komite Nasional Papua Barat, ditembak polisi di Abepura, Kamis, 14 Juni 2012 lalu. Mako diduga terlibat sejumlah penembakan di Jayapura sejak 29 Mei 2012.
Sementara itu, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua Brigadir Jenderal Polisi Paulus Waterpauw membantah kabar diturunkannya Detasemen Khusus 88 untuk memperkuat pengamanan di Jayapura. “Tidak ada penambahan pasukan dari Densus 88. Kita maksimalkan pengamanan di Papua dengan pasukan yang ada,” kata Waterpauw.
Situasi Jayapura hari ini sudah kembali normal. Meski demikian, masih banyak beredar pesan pendek bakal terjadi penembakan. “Jangan percaya sama SMS, itu semua tidak benar, kita juga sudah dekati pihak yang berseberangan agar tidak melakukan hal anarkis,” kata Waterpauw.
JERRY OMONA
Berita terkait:
Pemerintah Kirim Detasemen Antiteror ke Papua
Elsam Minta Pemerintah Buka Akses Masuk ke Papua
Ketua Umum Komite Nasional Papua Ditangkap
Demo Tuntut Merdeka, Abepura Lumpuh Total
Terdakwa Makar Papua Dituntut Lima Tahun Penjara
Berita terkait
Mabes Polri Belum Usut Penyebar Kabar Bohong Tolikara
25 April 2016
Kepolisian mengungkapkan kerusuhan di Tolikara Papua merupakan kabar bohong.
Baca SelengkapnyaPolri Bantah Ada Kerusuhan di Tolikara
25 April 2016
Polri mengakui ada seorang pegawai Dinas Kependudukan yang meninggal.
Baca SelengkapnyaTolikara Rusuh Lagi, 1 Tewas 95 Rumah Dibakar
24 April 2016
Konflik Tolikara ini sudah terjadi sejak 9 April 2016 dan berlangsung hingga hari
ini.
Rusuh Tolikara, Hasil Uji Balistik: Bukan Peluru Polisi
8 September 2015
Selain melakukan uji balistik, Polda Papua juga sudah menggelar sidang pelanggaran disiplin terhadap personel Polres Tolikara.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta Pelaku Kerusuhan di Tolikara Diproses Hukum
11 Agustus 2015
Jokowi minta agar pelaku, aktor, maupun aparat yang salah prosedur penanganannya harus diperiksa dalam kasus Tolikara.
Baca SelengkapnyaPresiden GIDI Minta Penyidikan Kasus Tolikara Dihentikan
11 Agustus 2015
Presiden GIDI minta Kapolda Papua menyerahkan proses penyelesaian masalah tersangka kepada gereja dan umat muslim Tolikara.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM: Temukan Aparat yang Menembak Warga Tolikara
10 Agustus 2015
Komnas HAM mendesak Menkopolhukam agar memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI mengusut penembakan Tolikara.
Baca SelengkapnyaRusuh Tolikara, Komnas HAM Temukan 4 Pelanggaran
10 Agustus 2015
Komnas HAM menemukan empat indikasi pelanggaran HAM pada kerusuhan di Tolikara.
Baca SelengkapnyaHasil Investigasi Tolikara, Komnas: Ada 4 Pelanggaran HAM
10 Agustus 2015
Pemerintah memastikan kerusuhan di Kabupaten Tolikara, Papua, tidak dipicu oleh isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Baca SelengkapnyaTolikara Pulih, Begini Proses Pembangunan Musala dan Ruki
10 Agustus 2015
Pembangunan 85 ruki dan musalah untuk menggantikan ruki dan musalah yang terbakar saat amuk massa pada 17 Juli lalu.
Baca Selengkapnya