TEMPO Interaktif, Jakarta: Meniru jejak Akbar Tandjung, langkah Ketua Partai Golkar Kolaka, Adel Berty menuju kursi legislatif semakin kuat. Hal ini menyusul keputusan pengadilan negeri setempat yang menangguhkan status tahanan kota terhadap terdakwa kasus dugaan korupsi dana APBD tahun 2002 sebesar Rp 5 miliar ini. Keputusan penangguhan penahanan itu diputuskan ketua Majelis Hakim kasus tersebut Bantu Ginting dalam sidang perdana, 29 Maret. Menurut Bantu Ginting yang juga menjabat sebagai Ketua PN Kolaka mengatakan, alasan pihaknya menangguhkan penahanan mantan Bupati Kolaka selama dua perioe itu karena sebagai warga negara, terdakwa Adel berhak mengajukan permohonan penangguhan. "Semua warga negara, termasuk terdakwa memiliki hak untuk tidak ditahan sebagaimana diatur dalam KUHAP," kata Bantu Ginting kepada TNR di Kendari, Selasa (30/3).Ginting mengatakan, penangguhan penahanan itu juga diberikan karena ada jaminan dari istri terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak akan melarikan diri atau mempersulit proses hukum. "Kalau di kemudian hari ternyata terdakwa mempersulit proses hukum penangguhan penahanan itu langsung kami cabut," tukas Ginting. Penasehat hukum Adel Berty, Yusuf SH., mengatakan, penangguhan penahanan yang diputuskan pengadilan itu membuktikan bahwa proses hukum yang dijalani kliennya tersebut tidak akan menghambat karir politiknya sebagai Caleg DPRD Sulawesi Tenggara dalam Pemilu 2004."Semua warga negara, termasuk klien saya siap menjalankan agenda reformasi, diantaranya penegakansupremasi hukum. Namun perlu diingat, proses hukum yang dijalani klien saya tidak bisa dijadikan alasan untuk menghambat karier politiknya," kata Yusuf.Adel Berty menjadi terdakwa kaus penyelewengan dana APBD Kolaka tahun 2002 sebesar Rp 5 miliar setelah yang bersangkutan menurut penyidikan pihak kejaksaan terbukti menyuruh mantan pemegang kas daerah (PKD) Kolaka Nurdin, mencairkan dan mentransfer dana terebut ke rekening pribadinya tanpa melalui prosedur yang jamaknya berlaku dalam aturan birokrasi.Nurdin sendiri saat ini juga sedang menjalani persidangan atas tuduhan menyimpan dana APBD Kolaka sebesar Rp 1 miliardi rekening pribadinya. Terdakwa Adel Berty ketika dikonfirmasi mengatakan, dirinya siap menjalankan tugas sebagai Ketua Golkar Kolaka dan menjalani proses hukum. "Ini merupakan komitmen saya untuk menunjukkan bahwa kader Golkar mendukung penegakan supremasi hukum tanpa pandang bulu," katanya. Adel mengatakan, tuduhan korupsi terhadap dirinya menjadi kewenangan peradilan untuk melakukanpembuktian secara hukum karena ia sendiri merasa tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar hukum atau yang merugikan negara.Kejaksaan, yang dimintai tanggapan mengenai penangguhan penahanan Adel berty itu enggan berkomentar. Jaksa Judewa SH yang menangani perkara tersebut hanya mengatakan, penangguhan penahanan itu merupakan kewenangan pengadilan dan pihaknya sama sekali tidak berhak menanggapinya.Sebelumnya, pihak kejaksaan menetapkan status tahanan kota kepada Adel Berty. Kejaksaan juga mengeluarkan larangan bagi Adel Berty menjadi Jurkam selama masa kampanye berlangsung. Selain itu, harta kekayaan Adel Berty seperti beberapa rumah dan rekeningnya yang tersebar di sejumlah bank, baik yang ada di Sulawesi Tenggara maupun di Jakarta juga disita pihak kejaksaan.Namun nyatanya, saat berkas pemeriksaan Adel Berty dilimpahkan ke pengadilan awal Maret lalu, Caleg Golkar nomor urut satu untuk kursi DPRD Sulawesi Tenggara itu tetap ikut menjadi Jurkam di daerahnya. Dedy Kurniawan - Tempo News Room