Pimpinan MNC Group, Harry tanoesoedibjo memberikan keterangan pada pers sebelum meninggalkan gedung KPK, Jakarta, (15/06). Kedatangan Hary bukan untuk menjalani pemeriksaan namun untuk mengklarifikasi ketidak hadirannya pada pemanggilan hari Rabu (13/06). TEMPO/Seto Wardhana.
TEMPO.CO, Jakarta - Bos MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, batal diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap pegawai Kantor Pajak Sidoarjo, Tommy Hendratno, di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat, 15 Juni 2012. Penyidik KPK belum memberikan penjelasan alasan tidak jadinya Ketua Dewan Pakar Organisasi Masyarakat Nasional Demokrat ini diperiksa.
"Jadi saya hanya memberikan klarifikasi," kata Hary di depan gedung KPK. Hary yang datang pukul 13.40 WIB, keluar dari KPK sekitar pukul 14.41 WIB.
Pada Rabu lalu sebenarnya KPK sudah memanggil Hary untuk diperiksa, namun yang bersangkutan tidak datang dengan alasan belum menerima surat panggilan KPK. Lembaga ini akhirnya menjadwalkan pemeriksaan Hary pada 28 Juni, pukul 10.00.
Hary mengklaim akan kooperatif dalam penyidikan KPK. Ia pun mengaku akan mendukung upaya KPK mengusut dugaan mafia pajak pada kasus ini. "Pemeriksaan harus dilakukan sampai tuntas. Saya sebagai warga negara yang taat hukum akan memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan."
KPK menyita 20 bundel dokumen pajak dalam penggeledahan di kantor Bhakti Investama dan PT Agis Tbk di MNC Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat malam hingga Sabtu dinihari pekan lalu. Penggeledahan dilakukan setelah KPK pada Rabu sebelumnya menangkap Tommy bersama si penyuap, James Gunardjo, di Tebet. Saat ditangkap, ditemukan uang tunai Rp 280 juta yang diduga uang suap. Tim penyidik KPK menduga penyuapan itu terkait dengan urusan pajak Bhakti Investama.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengatakan Komisi masih meneliti dokumen-dokumen pajak PT Bhakti Investama yang disita dalam penggeledahan di MNC Tower. Komisi meneliti pola mengenai restitusi pajak perusahaan wajib pajak tersebut.
Zulkarnain menjelaskan, dokumen restitusi pajak Bhakti Investama itu ditelaah untuk melihat ada atau tidaknya permainan pajak. "Kalau ada permainannya, bagaimana secara administrasinya. Nanti akan dicocokkan dengan keterangan terperiksa," kata dia.
