TEMPO.CO, Jakarta -Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menyatakan bahwa penembakan di Papua kemarin malam menunjukkan masih ada kelompok yang mengacau keamanan di sana. "Menunjukan kondisi di Papua masih sangat labil," kata Julian di Bina Graha, Rabu 6 Juni 2012.
Karena itu, lanjutnya, pemerintah perlu mengambil tindakan tegas untuk mengendalikan kondisi dan mencegah hal tersebut terulang. "Ini (penembakan) tidak boleh terjadi lagi," ujarnya. Meskipun begitu hingga sekarang pemerintah masih belum memutuskan untuk melakukan penambahan pasukan di Papua. "Nanti dilihat (apakah perlu ada penambahan pasukan)," kata dia.
Yang jelas, Julian menyambung, kondisi ini berarti membutuhkan penanganan khusus. "Bilamana ada permintaan dari pihak kepolisian daerah Papua, tentu TNI akan proaktif bersinergi dengan Kepolisian untuk membantu penanganan," ujarnya.
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menjelaskan sudah menerima laporan bahwa kemarin, Selasa, 5 Juni lalu, sekitar pukul 22.00 WIT, telah terjadi penembakan di tiga tempat yang berbeda. Hingga saat ini, kata Djoko, belum diketahui siapa pelaku penembakan. Korban pertama adalah Iqbal Rifai, 22 tahun, warga Hamadi Pasar, ditembak di Jalan Sam Ratulangi Jayapura, depan kantor Dinas Perhubungan Provinsi Papua. Turut ditembak di lokasi yang sama adalah Hardi Jayanto, 22 tahun, warga Klofkam.
Yang turut menjadi korban adalah Prajurit Satu Frangki Kune, 25 tahun, alamat Den Zipur Waena. Frangki ditembak di Jalan Abepura Entrop, tepatnya di Perum Pemda 1 Entrop depan CV Thomas. "Dia mengalami luka tembak di leher, tembus," kata dia.
Saat ini, kata Djoko, ketiga korban berada di UGD RSUD Dok-2 Jayapura. "Perkembangan lebih lanjut akan segera dilaporkan. Sedang dilakukan penyelidikan dan pendalaman untuk pengusutan lebih lanjut," kata dia.
ARYANI KRISTANTI
Berita Terpopuler Lainnya:
Anies: Pemerintah Cenderung Membiarkan Intoleransi
Survei: Jusuf Kalla Kalahkan Aburizal Bakrie
Riset: Toleransi Beragama Orang Indonesia Rendah!
Survei Membuktikan Prabowo Unggul Calon Presiden
Peraih Nilai UN Tertinggi Gagal Dapat Beasiswa
Berita terkait
Mabes Polri Belum Usut Penyebar Kabar Bohong Tolikara
25 April 2016
Kepolisian mengungkapkan kerusuhan di Tolikara Papua merupakan kabar bohong.
Baca SelengkapnyaPolri Bantah Ada Kerusuhan di Tolikara
25 April 2016
Polri mengakui ada seorang pegawai Dinas Kependudukan yang meninggal.
Baca SelengkapnyaTolikara Rusuh Lagi, 1 Tewas 95 Rumah Dibakar
24 April 2016
Konflik Tolikara ini sudah terjadi sejak 9 April 2016 dan berlangsung hingga hari
ini.
Rusuh Tolikara, Hasil Uji Balistik: Bukan Peluru Polisi
8 September 2015
Selain melakukan uji balistik, Polda Papua juga sudah menggelar sidang pelanggaran disiplin terhadap personel Polres Tolikara.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta Pelaku Kerusuhan di Tolikara Diproses Hukum
11 Agustus 2015
Jokowi minta agar pelaku, aktor, maupun aparat yang salah prosedur penanganannya harus diperiksa dalam kasus Tolikara.
Baca SelengkapnyaPresiden GIDI Minta Penyidikan Kasus Tolikara Dihentikan
11 Agustus 2015
Presiden GIDI minta Kapolda Papua menyerahkan proses penyelesaian masalah tersangka kepada gereja dan umat muslim Tolikara.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM: Temukan Aparat yang Menembak Warga Tolikara
10 Agustus 2015
Komnas HAM mendesak Menkopolhukam agar memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI mengusut penembakan Tolikara.
Baca SelengkapnyaRusuh Tolikara, Komnas HAM Temukan 4 Pelanggaran
10 Agustus 2015
Komnas HAM menemukan empat indikasi pelanggaran HAM pada kerusuhan di Tolikara.
Baca SelengkapnyaHasil Investigasi Tolikara, Komnas: Ada 4 Pelanggaran HAM
10 Agustus 2015
Pemerintah memastikan kerusuhan di Kabupaten Tolikara, Papua, tidak dipicu oleh isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Baca SelengkapnyaTolikara Pulih, Begini Proses Pembangunan Musala dan Ruki
10 Agustus 2015
Pembangunan 85 ruki dan musalah untuk menggantikan ruki dan musalah yang terbakar saat amuk massa pada 17 Juli lalu.
Baca Selengkapnya