TEMPO Interaktif, Jakarta: Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan yang diajukan Tommy Winata terhadap perusahaan dan wartawan TEMPO. Keputusan ini disampaikan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (18/3).Ketua Majelis Hakim Soenarjo memerintahkan para tergugat mencabut berita, meminta maaf dan menyatakan rasa penyesalan di tiga media, yaitu di Media Indonesia, Warta Kota dan Koran Tempo serta Majalah TEMPO, selama tiga edisi berturut-turut. Hakim juga menghukum tergugat membayar ganti rugi imateriil sebesar Rp 500 juta. Selain itu diharuskan membayar uang paksa (dwangsom) jika keputusan itu tidak dilaksanakan sebesar Rp 300 ribu per hari.Dalam kasus ini, Tommy Winata mengajukan gugatan atas berita "Ada Tommy di Tenabang?", dalam Majalah TEMPO edisi 3-9 Maret 2003 halaman 30. Tergugat kasus ini adalah PT Tempo Inti Media, Zulkifli Lubis (Pemimpin Perusahaan), Bambang Harymurti (Pimred), Fikri Jufri (Pemimpin Umum), Toriq Hadad (Wakil Pimred), Ahmad Taufik, Bernarda Rurit dan Cahyo Junaidi (wartawan).Edy Can - Tempo News Room
Berita terkait
Terkini dari Proyek Rempang Eco City, Surat Peringatan Kedua Terbit di Bakal Lahan Relokasi
55 hari lalu
Sebanyak 15 warga menerima surat peringatan kedua (SP 2) untuk pengosongan lahan bakal kawasan relokasi warga terdampak Rempang Eco City.
Baca SelengkapnyaDewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya
56 hari lalu
Komite Publisher Rights bertugas menyelesaikan sengketa antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital.
Baca SelengkapnyaDewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights
56 hari lalu
Ninik mengatakan, Komite Publisher Rights penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas jurnalistik.
Baca SelengkapnyaEkonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan
23 Februari 2024
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan Perpres Publisher Rights mesti diterapkan dengan prinsip keadilan.
Baca SelengkapnyaJokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers
23 Februari 2024
Pemerintah bakal mengatur hubungan kerja sama platform digital dengan perusahaan pers setelah Presiden Jokowi meneken Perpres Publisher Rights.
Baca SelengkapnyaPerpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media
22 Februari 2024
Meta menanggapi Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.
Baca SelengkapnyaJokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?
22 Februari 2024
Jokowi teken Perpres No. 32 tahun 2024 mengatur Platform Digital dalam mendukung industri jurnalisme berkualitas. Apakah mempengaruhi kebebasan pers?
Baca SelengkapnyaAMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik
21 Februari 2024
Perpres Publisher Rights dinilai membuka ruang bagi model bisnis baru di luar model bisnis yang mengandalkan impresi atau pencapaian traffic.
Baca SelengkapnyaJokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?
21 Februari 2024
AMSI optimistis Perpres Publisher Rights akan membuka jalan bagi negosiasi bisnis yang setara antara platform digital dan penerbit media digital.
Baca SelengkapnyaMedia Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi
21 Februari 2024
Jokowi mengatakan semangat awal dari Peraturan Presiden tentang Publisher Rights adalah ingin membentuk jurnalisme berkualitas.
Baca Selengkapnya
