DPR: Perubahan Proyek Hambalang Usulan Andi

Reporter

Editor

Kamis, 31 Mei 2012 14:40 WIB

Suasana bangunan dikawasan proyek Pusat Pendidikan, Pengembangan, dan Sekolah Olah Raga Nasional, Hambalang, Bogor, (30/5). Menpora memerintahkan penghentian sementara proyek pembangunan pusat olahraga senilai Rp1,2 triliun khususnya di lokasi amblesnya gedung tersebut. Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Olahraga Dewan Perwakilan Rakyat Mahyuddin mengatakan perubahan proyek Hambalang yang tadinya hanya membangun SMP dan SMA menjadi Pusat Pelatihan Pendidikan dan Sekolah Olahraga merupakan usulan dari Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng.

Menurut politikus Fraksi Partai Demokrat ini, pada periode Menpora sebelumnya, Adhyaksa Dault, proyek itu hanya berupa pembangunan gedung SMP dan SMA senilai Rp 125 miliar. "Menteri yang baru, Andi Mallarangeng, waktu itu mengusulkan agar tidak hanya membangun SMP dan SMA, tapi juga pusat olahraga nasional. Ada transkrip rapatnya," kata Mahyuddin di ruang Komisi Olahraga, Rabu malam, 30 Mei 2012 kemarin.

Untuk memuluskan rencana proyek itu, kata Mahyuddin, Kemenpora kemudian mengajukan dana sebesar Rp 625 miliar pada tahun anggaran 2010. Namun, berdasarkan hasil rapat antara Komisi Olahraga dan Kemenpora, dana yang disetujui hanya Rp 150 miliar.

"Rapat dengar pendapat kemudian membahas dan menyetujui dana tersebut. Jadi dana untuk pembangunan Hambalang berubah menjadi Rp 275 miliar," kata politikus yang namanya juga disebut-sebut dalam kasus Wisma Atlet ini.

Belakangan, Kemenpora kembali mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp 400 miliar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan pada tahun 2011 dan disepakati oleh Komisi X. "Kami sepakat dan anggaran untuk Hambalang bertambah lagi menjadi Rp 675 miliar," ujar dia.

Memasuki pembahasan tahun anggaran 2012, lagi-lagi Kemenpora mengajukan anggaran baru sebesar Rp 521 miliar untuk proyek Hambalang yang ditargetkan tuntas pada akhir 2012. Namun banyaknya event olahraga seperti PON, Olympic-paralympic, Asian Beach Games, Sail Morotai, penyelenggaraan ASEAN Schools Games, dan beberapa kebutuhan lain, kata Mahyuddin, membuat Komisinya harus menghitung kembali dana tersebut.

"Anggaran untuk Kemenpora itu Rp 1,75 triliun. Kebutuhan untuk event Rp 381 miliar. Kami harus menghitung lagi sisanya untuk dialokasikan ke Hambalang. Akhirnya anggaran tersebut tidak disetujui," katanya.

Kemenpora, kata Mahyuddin, terus berusaha agar anggaran tambahan sebesar Rp 521 miliar tersebut dikabulkan DPR. Tujuannya agar penyelesaian proyek tepat waktu. Apalagi proyek itu terikat kontrak multi-years. Namun Komisi Olahraga belum juga menyetujui. DPR akhirnya membentuk panitia kerja untuk melihat perkembangan proyek itu.

"Kita enggak tahu proyek itu Rp 1,2 triliun. Itu kan kebutuhan anggaran proyek multi-years. Multi-years baru muncul saat anggaran Rp 521 miliar dipotong DPR. Dengan perubahan ini, kami tidak bisa apa-apa, karena penetapan kontrak multi-years tidak perlu ada kesepakatan DPR," kata Mahyuddin.

Tidak terpenuhinya anggaran yang diajukan Kementerian untuk penyelesaian proyek Hambalang menyebabkan proyek tersebut diputuskan baru bisa dirampungkan pada 2013. "Hasil rapat memutuskan proyek itu tidak bisa selesai pada 2012," ujar Mahyuddin.

ANGGA SUKMA WIJAYA






Advertising
Advertising




Berita Terkait
Proyek Hambalang Dipastikan Molor

Anggaran Belum Turun, Proyek Hambalang Dihentikan

Adhyaksa Dinilai Salah Paham Soal Hambalang

Angie Belum Akan Diperiksa untuk Kasus Hambalang

DPR Tak Pernah Sepakati Perubahan Proyek Hambalang

Hambalang Diduga Proyek Ambisius Menteri Andi

Berita terkait

Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana, Ini Permintaan Politikus PKS kepada Kemenhub

14 jam lalu

Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana, Ini Permintaan Politikus PKS kepada Kemenhub

Kemenhub bisa mencabut izin trayek PO yang mengangkut siswa SMK Lingga Kencana Depok jika menemukan adanya pelanggaran.

Baca Selengkapnya

Polemik Draf RUU Penyiaran, Kejaksaan Agung dan KPK Sebut Jurnalisme Investigasi Bantu Penegakan Hukum

1 hari lalu

Polemik Draf RUU Penyiaran, Kejaksaan Agung dan KPK Sebut Jurnalisme Investigasi Bantu Penegakan Hukum

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana merespons soal RUU Penyiaran yang bakal melarang tayangan jurnalisme investigasi.

Baca Selengkapnya

Komisi VII DPR Sebut Beri Izin Tambang ke Ormas Sebagai Reward Berjasa kepada Rezim Tidak Sehat

1 hari lalu

Komisi VII DPR Sebut Beri Izin Tambang ke Ormas Sebagai Reward Berjasa kepada Rezim Tidak Sehat

Anggota DPR mengatakan penerbitan izin tambang atau IUP kepada ormas tertentu tidak sehat bagi iklim pertambangan nasional

Baca Selengkapnya

Pemerintah dan DPR Bakal Rapat soal Revisi UU MK Pekan Depan

1 hari lalu

Pemerintah dan DPR Bakal Rapat soal Revisi UU MK Pekan Depan

Hal yang krusial dari revisi UU MK ini adalah mengenai peralihan hakim Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya

Ketahui Hak Prerogatif Presiden, Kapan dan untuk Kepentingan Apa Bisa Digunakan?

2 hari lalu

Ketahui Hak Prerogatif Presiden, Kapan dan untuk Kepentingan Apa Bisa Digunakan?

Presiden Jokowi sebut pemilihan menteri merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih. Apakah pengertiannya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini

2 hari lalu

Prabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini

PPP menyinggung pengalaman Prabowo di luar pemerintahan sebagai oposisi selama 10 tahun.

Baca Selengkapnya

Draft RUU Penyiaran Larang Penayangan Konten Eksklusif Jurnalisme Investigasi, AJI Sebut Upaya Membungkam Pers

2 hari lalu

Draft RUU Penyiaran Larang Penayangan Konten Eksklusif Jurnalisme Investigasi, AJI Sebut Upaya Membungkam Pers

Sekretaris Jenderal AJI, Bayu Wardhana, meminta agar DPR menghapus pasal bermasalah dalam RUU Penyiaran tersebut.

Baca Selengkapnya

KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR Dinilai Tak Tepat, Stafsus Presiden Sarankan Ini

3 hari lalu

KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR Dinilai Tak Tepat, Stafsus Presiden Sarankan Ini

Stafsus Presiden Billy Mambrasar menyarankan sejumlah hal ini guna perbaikan tata kelola KIP Kuliah jalur aspirasi anggota DPR.

Baca Selengkapnya

Stafsus Presiden Minta Hentikan Program KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR

3 hari lalu

Stafsus Presiden Minta Hentikan Program KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR

Menurut Billy Mambrasar, DPR sebagai lembaga legislatif seharusnya tidak boleh mengeksekusi program KIP Kuliah.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Sebut Prabowo Sudah Ikut Diskusi untuk RAPBN 2025

3 hari lalu

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Sebut Prabowo Sudah Ikut Diskusi untuk RAPBN 2025

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah dilibatkan dalam diskusi untuk RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya