Bupati Satono Buron, Wakilnya Dilantik Jadi Bupati
Reporter
Editor
Rabu, 30 Mei 2012 16:26 WIB
Satono. TEMPO/Zulkarnain
TEMPO.CO, Lampung - Bupati Lampung Timur Satono yang menjadi buronan kasus korupsi akhirnya diganti oleh wakilnya, Erwin Arifin. Erwin dilantik sebagai Bupati Lampung Timur oleh Gubernur Lampung Sjachroedin Zainal Abidin Pagaralam di ruang rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Timur, Rabu, 30 Mei 2012.
“Saya berharap, setelah pelantikan ini, dia bisa berkonsentrasi membangun Lampung Timur hingga masa jabatan berakhir tahun 2016 karena sudah memiliki legitimasi kuat,” kata Gubernur Lampung Sjachroedin.
Satono saat ini masih diburu Kejaksaan Tinggi Lampung setelah divonis 15 tahun oleh Mahkamah Agung atas tindak pidana korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lampung Timur senilai Rp 119 miliar. “Untuk menentukan siapa wakilnya, terserah pada Erwin," kata dia. Untuk selanjutnya, Erwin mengajukan pilihannya itu ke legislatif. "Itu karena dia maju dari jalur perseorangan."
Erwin Arifin berjanji segera memilih pendampingnya untuk memimpin Lampung Timur. Dia mengaku sudah memiliki daftar nama yang akan diajukan ke DPRD Lampung Timur guna dilakukan pemilihan. “Memang tidak ada aturan secara tegas mengenai hal ini. Aturan soal kepala daerah yang dipilih melalui jalur perseorangan sangat sedikit. Saya berharap, dalam waktu 18 bulan, bisa dipilih wakil bupati yang baru,” kata Erwin.
Kejaksaan Tinggi Lampung masih terus memburu Satono yang masih buron. Seluruh aset milik terpidana korupsi senilai Rp 119 miliar itu sudah diblokir. “Kami optimis, dia akan kami tangkap dalam waktu dekat,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Teguh.
Satono dihukum 15 tahun penjara, denda Rp 500 juta, dan wajib mengembalikan uang negara sebesar Rp 10,5 miliar. Kasus ini berawal dari penyimpanan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lampung Timur sebesar Rp 119 miliar di Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana yang telah ditutup oleh Bank Indonesia. Penutupan itu menyebabkan dana APBD yang tersimpan di BPR tersebut amblas dan tidak bisa ditarik sesuai Undang-Undang Lembaga Penjaminan Simpanan.
