TEMPO Interaktif, Jakarta: Manado - Hingga pertengahan Maret ini kasus dana penyertaan modal yang melibatkan Ketua Induk Koperasi Unit Desa (Inkud) Nurdin Halid, belum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Manado. Kendalanya karena bukti-bukti masih minim. "Kalau cukup bukti, akan dilanjutkan," kata juru bicara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Robert Ilat,Senin (15/3).Menurut Robert, penyidik Kejaksaan masih terusmengkaji hasil pemeriksaan terhadap tersangkaNurdin Halid, bersama puluhan saksi dan bukti-buktilainnya. "Jangan sampai (setelah dilimpahkan) bebas dipengadilan," ujarnya.Nurdin Halid terlibat kasus dana penyertaan modal sebesar Rp 91 miliar milik petani cengkeh Sulawesi Utara. Puluhan ketua-ketua KUD di Sulawesi Utara telah diperiksa dalam kasus tersebut. Kejaksaan juga sudah memeriksa saksi-saksi dari Puskud (Pusat Koperasi Unit Desa) dan Inkud. Robert mengatakan kejaksaan serius mengusut kasus ini. Meski demikian,saksi dan tersangka tidak akan diperiksa lagi. "Kita lihat hasilnya, memenuhi syarat atau tidak," katanya. Verrianto Madjowa - Tempo News Room
Berita terkait
LPDB-KUMKM jadi Mitra Terbaik Koperasi Jasa KORPRI Kota Ternate
9 hari lalu
LPDB-KUMKM merupakan mitra terbaik bagi koperasi dan UMKM Kota Ternate
Baca SelengkapnyaLPDB-KUMKM Dorong Koperasi Sektor Produktif Akses Dana Bergulir
10 hari lalu
LPDB-KUMKM melakukan penjajakan dengan industri gula nasional.
Baca SelengkapnyaMenteri Teten: RUU Perkoperasian untuk Penguatan Kelembagaan
32 hari lalu
Menteri Teten mengatakan bahwa RUU Perkoperasian untuk penguatan kelembagaan.
Baca SelengkapnyaMantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi
36 hari lalu
ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan
Baca SelengkapnyaMenkopUKM Minta DPR Segera Bahas RUU Perkoperasian
45 hari lalu
Menteri Koperasi dan UKM atau MenKopUKM, Teten Masduki, kembali meminta dukungan Komisi VI DPR RI agar legislatif segera membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
Baca SelengkapnyaMenKopUKM Desak DPR Segera Bahas RUU Perkoperasian
45 hari lalu
Menteri Koperasi dan UKM atau MenKopUKM, Teten Masduki, kembali meminta dukungan Komisi VI DPR RI agar legislatif segera membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
Baca SelengkapnyaBekas Narapidana Korupsi Nurdin Halid Lolos ke Senayan
50 hari lalu
Nurdin Halid memperoleh suara 70.681 dari total 1.832.524 suara sah di dapil Sulawesi Selatan II.
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Koalisi Sebut BUMN Dikonversi Jadi Koperasi Berbahaya, Sosok Darma Mangkuluhur yang Akan Bangun Lapangan Golf Rp 1,2 T
8 Februari 2024
Tomy menanggapi ramainya wacana BUMN dikonversi menjadi berbasis koperasi yang dilontarkan tim pemenangan Capres nomor urut 1 Anies-Muhaimin.
Baca SelengkapnyaRamai Wacana BUMN Jadi Koperasi, Koalisi: Berbahaya, 1,6 Juta Pegawai Menjadi Pengangguran
8 Februari 2024
Ketua Koalisi Masyarakat Peduli BUMN Maju Tomy Tampatty sangat menyesalkan adanya wacana BUMN dikonversi berbasis koperasi.
Baca SelengkapnyaAnies soal Narasi Pembubaran BUMN: Tidak Benar, Itu Fitnah yang Tak Masuk Akal
7 Februari 2024
Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan angkat bicara soal adanya narasi pembubaran BUMN yang belakangan ramai dibicarakan.
Baca Selengkapnya
