TEMPO.CO, Den Haag - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) didesak untuk lebih independen. "Harus lebih netral, tidak partisan," ujar Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat (BAKN DPR) Sumarjati Arjoso seusai berkunjung ke Algemene Rekenkamer (BPK Belanda) di Den Haag, Senin, 21 Mei 2012.
Menurut dia, meski kandidat anggota BPK dipilih oleh DPR dengan dukungan partai politik, mereka semestinya melepas "jaket" partai seusai masuk lembaga auditor negara tersebut. Sejauh ini, ia melihat masih ada bias ataupun konflik kepentingan para anggota BPK dengan partai politik pendukungnya. Politikus Partai Gerindra itu menilai BPK sebaiknya mengikuti jejak BPK Belanda yang independensi anggotanya terjaga.
Sebelumnya, Presiden BPK Belanda Saskia J. Stuiveling menjelaskan sistem kepemimpinan di lembaganya. BPK Belanda dipimpin oleh tiga orang yang menjabat hingga usia 70 tahun. Jika ada posisi kosong, entah karena pemilik aslinya wafat, sakit, undur diri, atau dicopot karena tersangkut kasus, maka BPK Belanda membuka perekrutan terbuka.
Para pelamar disaring hingga enam nama, yang disodorkan ke Tweede Kamer (DPR Belanda) untuk dites kelayakan dan kepatutannya. Para kandidat lazimnya berafiliasi pada partai tertentu, meski mungkin bukan anggota partai tersebut. Tweede Kamer memilih tiga kandidat lantas mengirimkan daftarnya kepada kabinet, yang kemudian menunjuk satu di antaranya sebagai pimpinan BPK yang baru. Kalau posisi yang kosong adalah Presiden BPK Belanda, maka setelah pimpinan baru terpilih, Menteri Dalam Negeri bertugas menominasikan satu nama kepada kabinet sebagai presiden anyar.
Prosedur pemilihan tersebut memancing keheranan anggota BAKN DPR, Kamarudin Syam. "Bagaimana bisa independensi Algemene Rekenkamer terjaga dari partai pendukungnya, dan kalau pemerintah yang akan diawasi justru berwenang memilih pimpinannya?" tanya legislator dari Partai Golkar itu.
Kuncinya, kata Saskia, adalah pada pengambilan keputusan pimpinan yang bersifat kolektif. Ia tak bisa memutuskan apa pun sendirian, namun harus didukung dua koleganya. Tiga orang di kursi tertinggi BPK Belanda itu lazimnya pun didukung partai yang berbeda, sehingga otomatis saling mengawasi. "Lagi pula begitu kami sampai (terpilih) di sini, hal yang utama adalah hasil audit, bukan partai. Jika ada proyek dengan anggaran sejuta euro, tapi menghabiskan sepuluh juta euro, semua partai ikut merugi juga," ujarnya.
Selain Kamarudin, tiga anggota Badan lainnya ikut hadir, yakni Eva Sundari (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Yahya Sacawiria (Partai Demokrat), dan Nur Yasin (Partai Kebangkitan Bangsa). Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hasan Bisri turut serta pula.
Studi banding delegasi di Eropa berlangsung enam hari. Tiga hari pertama pekan lalu dilaksanakan di Inggris, sedangkan tiga hari berikutnya di Belanda. Selama tiga hari di negara bekas penjajah tersebut, mereka bakal bertandang, antara lain ke BPK Belanda, Kementerian Keuangan Belanda, dan Public Expenditure Committee, lembaga serupa BAKN di parlemen Belanda.
Tujuan utama kunjungan adalah peningkatan kapasitas kelembagaan yang hasilnya akan diolah sebagai bahan revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Studi banding ini dibiayai oleh lembaga donor Amerika Serikat, USAID.
BUNGA MANGGIASIH (DEN HAAG)
