Agusrin M. Najamuddin Gubernur Bengkulu nonaktif. yustisi.com
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Yudisial berjanji akan meneliti putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk Gubernur Bengkulu nonaktif Agusrin M. Najamuddin. “Kami akan berinisiatif mengumpulkan informasi terkait hal itu untuk ditelaah lebih lanjut,” kata juru bicara KY Asep Rahmat Fajar saat dihubungi, Jumat 18 Mei 2012.
Menurut Asep, sampai saat ini KY memang belum menerima laporan apa pun dari masyarakat terkait kasus Agusrin. Namun, karena kasus itu telah menjadi perhatian publik, KY memutuskan untuk menelitinya. “Kami akan menelaah sebagaimana mekanisme yang ada, termasuk meneliti putusannya,” ujarnya.
Pakar hukum tata negara Saldi Isra berharap KY menelaah putusan sela PTUN Jakarta untuk Agusrin. Saldi menilai ada yang aneh dari putusan sela untuk politikus Partai Demokrat itu. Sebab, Mahkamah Agung sebelumnya sudah menyatakan Agusrin bersalah dan bisa dieksekusi. Eksekusi tersebut berupa penahanan, pencopotan dari jabatan gubernur, dan pengangkatan wakil gubernur sebagai gubernur definitif.
“Kenapa ada putusan sela yang menghalangi menteri melantik wagub sebagai gubernur definitif? Ini harus diteliti KY karena MA sebagai institusi kehakiman tertinggi sudah menyatakan Agusrin bersalah. Putusan PTUN, kan, sama saja menghalangi upaya administratif pemerintah,” kata dia.
Agusrin menang dalam gugatan putusan sela di PTUN Jakarta, 14 Mei 2012. Pihak tergugat adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, dan Wakil Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah. Putusan menyatakan keppres yang mengesahkan pengangkatan Junaidi sebagai gubernur definitif menggantikan Agusrin ditunda pelaksanaannya sampai sengketa tata usaha negara berkekuatan hukum tetap.
Mahkamah Agung memvonis Agusrin bersalah melalui putusan kasasi dalam perkara korupsi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 20 miliar. Saat ini, ia tengah dalam proses sidang peninjauan kembali. Empat novum dia gunakan sebagai alasan pengajuannya. Ia mengklaim ada kekeliruan dan kekhilafan fatal hakim kasasi MA dalam menghukum dirinya.
Di tengah proses PK, Agusrin mengajukan gugatan atas Keppres No 40/P Tahun 2012 dan Keppres No 48/P Tahun 2012. Keppres tersebut berisi instruksi memberhentikan politikus Partai Demokrat dari jabatannya dan mengesahkan pengangkatan Junaidi sebagai gubernur defenitif.
