TEMPO Interaktif, Jakarta: Tiga belas partai akan tetap menuntut PDIP dan Partai Golkar yang masih tetap menggunakan aset negara untuk kantor mereka. Hal tersebut ditegaskan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid di Jakarta, Sabtu (6/3). "Kami tegaskan agar pemerintah mengambil kembali aset-aset tanah dan bangunan yang ditempati ketiga partai tersebut, karena itu adalah aset pemerintah," katanya. Menurut Hidayat, penyelesaian kasus ini diulur-ulur pihak pengadilan. Pengadilan kasus tersebut akan dilanjutkan 15 Maret 2004. Sikap tersebut diambil, lanjut dia, karena proses mediasi antara tiga belas partai penuntut dengan pihak yang disengketakan menemui jalan buntu. "Karena bagi mereka (PDIP, PPP, Golkar) mediasi itu adalah damai dan kita diiming-imingi agar kita dapat juga," katanya. Padahal, lanjutnya, sejak awal pihaknya menginginkan aset-aset negara itu dikembalikan kepada negara. Sampai saat ini, kata dia, pihak PKS masih berkoordinasi dengan 12 partai lainnya untuk menentukan langkah selanjutnya jika pengadilan tetap mengulur-ulur proses persidangan. "Mereka tetap akan maju ke persidangan tanggal 15 Maret nanti, setelah itu baru akan dilakukan rembuk kembali untuk menentukan langkah selanjutnya," tandasnya.Hidayat menjelaskan, gugatan ketiga belas partai tersebut terutama terkait dengan tanah dan kantor yang ditempati ketiga partai besar tersebut. "Di luar itu kami belum mendapatkan data-data yang lain, tapi jika kami menemukannya tidak akan segan untuk menggugatnya," kata dia. Dari ketiga partai yang digugat, ujarnya, yang paling mencolok adalah kantor Partai Golkar di kawasan Jakarta Barat. "Semua orang tahu, kantor yang di Slipi adalah hibah (hak guna pakai ) yang diberikan pemerintah kepada Golkar, dan sekarang adalah Partai Golkar, ini adalah dua institusi yang berbeda," katanya. "Itu tidak memenuhi rasa keadilan," tambahnya. Danto - Tempo News Room