TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan Indonesia masih kekurangan pegawai negeri sipil. Kendati begitu, pemerintah belum berniat menambah kekurangan tersebut.
"Kita sebenarnya kekurangan pegawai negeri sipil. Rasio nasional kita saja cuma 2,2 persen. Jumlah pegawai negeri kita tergolong kecil di tingkat ASEAN," kata Gamawan Fauzi di gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin, 14 Mei 2012.
Menurut Gamawan, kekurangan pegawai negeri tersebut bisa ditambal dengan cara mendistribusikan pegawai secara merata. Selama ini, menurut dia, ada wilayah yang jumlah penduduknya sedikit, tapi memiliki pegawai yang banyak. Di sisi lain, ada juga wilayah yang jumlah penduduknya banyak, tapi pegawainya sedikit.
Itulah, kata Gamawan, yang membuat kinerja pegawai negeri terkesan tidak efektif. "Nah, solusinya sekarang adalah rasionalisasi. Jumlah PNS per wilayah disesuaikan dengan kebutuhan wilayah," ujar Gamawan.
Gamawan enggan berkomentar soal kinerja pegawai negeri yang sering dianggap mengecewakan. Ia mengatakan hal itu sebaiknya ditanyakan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Azwar Abubakar.
Sebelumnya, Azwar Abubakar mengatakan jumlah pegawai negeri sipil sudah berlebih. Selain itu, ia juga mengatakan, dari 4,7 juta jumlah PNS di Indonesia, hanya 5 persen yang benar-benar memiliki kemampuan. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk mengurangi jumlah pegawai negeri.
ISTMAN MP
Berita terkait
Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar
1 jam lalu
Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.
Baca SelengkapnyaDisebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?
1 hari lalu
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?
Baca SelengkapnyaKPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja
2 hari lalu
KPK berharap ke depannya, paraCPNS baru ini dapat menjaga nama baik lembaga dalam menjalankan tugasnya.
Baca SelengkapnyaBoyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron
5 hari lalu
Boyamin Saiman menyambangi KPK hari ini untuk menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Nurul Ghufron. Satire minta dibantu mutasi PNS.
Baca SelengkapnyaSegini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti
6 hari lalu
Berikut perbandingan besar gaji yang diterima Prabowo ketika saat menjadi Menteri Pertahanan dengan Presiden.
Baca SelengkapnyaPUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya
8 hari lalu
Jumlah CASN yang direkrut terdiri atas 690 ribu PNS dan 1,6 juta untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Baca SelengkapnyaPendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?
9 hari lalu
Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.
Baca SelengkapnyaITB Buka Rekrutmen untuk 73 Dosen Tetap, Ini Formasi dan Syarat serta Seleksinya
14 hari lalu
Rekrutmen dosen tetap ITB non PNS sebelumnya pada 2022. Tuntutan perkembangan multikampus serta jumlah mahasiswanya.
Baca SelengkapnyaDosen UNTAN Diduga Jadi Joki Nilai Mahasiswa S2, Biayanya Rp20-Rp30 Juta
15 hari lalu
Sumber Tempo mengungkap jika seorang dosen di Untan diduga menjadi joki nilai mahasiswa program S2 di FISIP. Tarifnya mencapai Rp 30 juta.
Baca SelengkapnyaKapan THR Pertama di Indonesia Dibagikan? Kaum Buruh Sempat Protes
24 hari lalu
Sejarah THR yang sempat diprotes kaum buruh
Baca Selengkapnya