TEMPO Interaktif, Semarang:Mantan Ketua PN Semarang, HR Sukandar, menegaskan dirinya tidak akan meminta maaf dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai hakim. Penegasannya tersebut disampaikannya menanggapi pernyataan Ketua Muda Bidang Pembinaan dan Pengawasan Mahkamah Agung, Mariana Sutadi yang memberikan dua opsi kepada Sukandar, mengundurkan diri atau diberhentikan tidak hormat berkaitan dengan tuduhan suap yang diterimanya. "Saat ini yang mempunyai kewenangan adalah mereka (MA), jadi silakan saja kalau mau memecat. Yang jelas, saya tidak merasa bersalah. Oleh karenanya saya tidak meminta maaf atau mengundurkan diri," tegas Sukandar saat ditemui Tempo News Room di rumahnya, Plamongan Hijau Semarang, Kamis (4/4) petang.Sukandar mengaku sampai saat ini dirinya belum menerima surat apapun dari MA berkaitan pemberitaan tentang dirinya. Mestinya, ia menegaskan, secara prosedural MA harus memberikan teguran atas tuduhan penerimaan suap yang dilakukannya. Setelah itu dirinya diberikan hak untuk menyampaikan tanggapan atau keberatan. Selanjutnya, MA membahas tanggapan/keberatan tersebut untuk dijadikan keputusan dirinya salah atau tidak. "Sampai saat ini saya belum pernah menerima surat keputusan pemberhentian saya. Tapi kalau memang saya mau dipecat, saya tidak apa-apa, karena bagi saya jabatan adalah amanat. Dulu saya juga tidak pernah meminta menjadi Kepala PN Semarang," katanya.Sebagaimana diberitakan Koran Tempo Juli tahun lalu, Sukandar diduga telah menerima suap Rp 50 juta dari Ny Inawati, pemilik merek roti Bakery Holand yang beperkara niaga di PN Semarang. Dalam perkara tersebut, Inawati pernah meninggalkan uang Rp 50 juta di rumah Sukandar saat dia hendak menggelar mantu anaknya. Namun karena Inawati diputus kalah, menurut Sukandar, perempuan tersebut mengambil kembali uang tersebut. "Jadi saya tidak pernah menerima uang dari Inayati," tegasnya.Namun pengakuan tersebut berbeda dengan temuan MA. Sesuai dengan temuan dan pemeriksaan, MA menyatakan Sukandar telah menerima suap dari pihak yang beperkara. Ujungnya, pada 28 Agustus 2003, bertempat di gedung Pengadilan Tinggi Jateng, MA memutasi Sukandar menjadi hakim justisi di Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Namun sampai saat ini, Sukandar menolak jabatan barunya tersebut. "Saya memang menolak jabatan baru tersebut sebelum kasus yang menimpa saya mempunyai keputusan hukum yang tetap dan prosedural," ujarnya. Sohirin - Tempo News Room