TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (KPK) memastikan kerugian negara atas kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di tahun 2005 oleh Departemen Kesehatan sebesar Rp 6,1 miliar. Angka ini diperoleh setelah BPK melakukan audit kepada PT Indofarma selaku pelaksana proyek.
"Hasil tersebut diperoleh setelah kami melakukan pengecekan laporan keuangan di Kementerian Kesehatan atas harga alat kesehatan PT Indofarma dengan agen lain yang ada di lapangan, ada selisih yang cukup besar," kata auditor BPK, Sumarsana, saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis 10 Mei 2012.
Audit tersebut dilakukan atas permintaan Markas Besar Kepolisian RI pada bulan April-Mei 2011. Proyek ini sendiri menelan anggaran sekitar Rp 15,5 miliar.
Dalam kasus pengadaan alat kesehatan di tahun 2005 ini Menteri Kesehatan saat itu, Siti Fadilah Supari, ditetapkan sebagai tersangka. Oleh Markas Besar Kepolisian RI, dia diduga menyalahgunakan wewenang terkait dengan penunjukan langsung supplier alat kesehatan.
Siti membantah bahwa dirinya bersalah. "Saya menjalankan sesuai dengan Keppres," katanya pada jumpa pers yang digelar di rumahnya bulan lalu. Siti menganggap ada orang yang ingin menjebaknya sampai ia tersangkut menjadi tersangka.
Dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan, empat orang sudah ditetapkan sebagai terdakwa. Kelimanya adalah Mulya Hasjmy, Hasnawaty, bekas Direktur Pemasaran PT Indofarma M. Naguib, dan bekas Direktur Pemasaran PT Mitra Medika, Munadi S.
SYAILENDRA
Berita terkait
Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong
5 hari lalu
Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK
40 hari lalu
Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.
Baca SelengkapnyaTerpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru
43 hari lalu
Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.
Baca SelengkapnyaTerkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022
44 hari lalu
KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaBPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya
44 hari lalu
Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,
Baca SelengkapnyaTerkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa
44 hari lalu
Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.
Baca SelengkapnyaPembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK
44 hari lalu
Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.
Baca SelengkapnyaPUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?
44 hari lalu
Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.
Baca SelengkapnyaKasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor
45 hari lalu
KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap
Baca SelengkapnyaMenteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?
48 hari lalu
Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.
Baca Selengkapnya