Berkas Siti Fadilah Masuk Kejaksaan

Reporter

Editor

Rabu, 9 Mei 2012 13:49 WIB

Yusril Ihza Mahendra. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian RI telah melimpahkan berkas penyidikan tersangka kasus korupsi pengadaan alat kesehatan bencana luar biasa Kementerian Kesehatan 2005, Siti Fadilah Supari, ke Kejaksaan Agung. Hal ini dinyatakan kuasa hukum Siti, Yusril Ihza Mahendra, seusai bertemu dengan Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Nur Ali.

"Siti sudah satu kali diperiksa dan kemudian berkasnya sudah dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum untuk diteliti," kata Yusril saat ditemui di depan Bareskrim, Rabu, 9 Mei 2012. Penyerahan berkas ke jaksa penuntut itu dilakukan sejak pekan lalu.

Menurut Yusril, Kejaksaan belum mengembalikan berkas tersebut ke Bareskrim. "Jaksa penuntut akan mempelajari berkas itu. Kalau sekiranya masih kurang lengkap akan dikembalikan dan kalau sudah cukup akan diteruskan ke pengadilan," kata dia.

Yusril juga menyatakan, Kepolisian memberikan penjelasan bahwa Siti sudah diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 9 April lalu. Pada saat itu, Siti datang atas inisiatif pribadi ke Mabes Polri. Namun, Kepolisian menganggapnya sebagai pemeriksaan tersangka. "Jadi pemeriksaannya cepat sekali, memang tidak ada pemeriksaan lagi rupanya," kata dia.

Pemeriksaan pada Siti, menurut dia, akan dilakukan lagi bila berkas dikembalikan jaksa dan dianggap belum cukup. Bila demikian, kepolisian akan melakukan penyidikan lanjutan yaitu pemeriksaan tersangka, saksi dan pendalaman aspek hukumnya. "Saat ini Polri lebih pasif, menunggu jaksa meneliti apakah alat-alat buktinya cukup," kata Yusril.

Kepolisian RI menetapkan mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah sebagai tersangka terkait tanggung jawabnya pada proyek pengadaan alat kesehatan bencana luar biasa di Kementerian Kesehatan 2005. Dalam kasus ini negara diduga mengalami kerugian Rp 6,1 miliar.

Penetapan anggota Dewan Pertimbangan Presiden sebagai tersangka ini merupakan pengembangan atas penyidikan empat tersangka kasus ini sebelumnya.

FRANSISCO ROSARIANS

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

3 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

9 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya