TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian RI telah melimpahkan berkas penyidikan tersangka kasus korupsi pengadaan alat kesehatan bencana luar biasa Kementerian Kesehatan 2005, Siti Fadilah Supari, ke Kejaksaan Agung. Hal ini dinyatakan kuasa hukum Siti, Yusril Ihza Mahendra, seusai bertemu dengan Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Nur Ali.
"Siti sudah satu kali diperiksa dan kemudian berkasnya sudah dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum untuk diteliti," kata Yusril saat ditemui di depan Bareskrim, Rabu, 9 Mei 2012. Penyerahan berkas ke jaksa penuntut itu dilakukan sejak pekan lalu.
Menurut Yusril, Kejaksaan belum mengembalikan berkas tersebut ke Bareskrim. "Jaksa penuntut akan mempelajari berkas itu. Kalau sekiranya masih kurang lengkap akan dikembalikan dan kalau sudah cukup akan diteruskan ke pengadilan," kata dia.
Yusril juga menyatakan, Kepolisian memberikan penjelasan bahwa Siti sudah diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 9 April lalu. Pada saat itu, Siti datang atas inisiatif pribadi ke Mabes Polri. Namun, Kepolisian menganggapnya sebagai pemeriksaan tersangka. "Jadi pemeriksaannya cepat sekali, memang tidak ada pemeriksaan lagi rupanya," kata dia.
Pemeriksaan pada Siti, menurut dia, akan dilakukan lagi bila berkas dikembalikan jaksa dan dianggap belum cukup. Bila demikian, kepolisian akan melakukan penyidikan lanjutan yaitu pemeriksaan tersangka, saksi dan pendalaman aspek hukumnya. "Saat ini Polri lebih pasif, menunggu jaksa meneliti apakah alat-alat buktinya cukup," kata Yusril.
Kepolisian RI menetapkan mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah sebagai tersangka terkait tanggung jawabnya pada proyek pengadaan alat kesehatan bencana luar biasa di Kementerian Kesehatan 2005. Dalam kasus ini negara diduga mengalami kerugian Rp 6,1 miliar.
Penetapan anggota Dewan Pertimbangan Presiden sebagai tersangka ini merupakan pengembangan atas penyidikan empat tersangka kasus ini sebelumnya.
FRANSISCO ROSARIANS
Berita terkait
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
2 jam lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaInvestigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
3 jam lalu
Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSoal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
9 jam lalu
Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.
Baca SelengkapnyaKata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
1 hari lalu
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca SelengkapnyaKorlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
1 hari lalu
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca SelengkapnyaKorlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
1 hari lalu
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai
1 hari lalu
Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.
Baca SelengkapnyaTNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota
1 hari lalu
Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.
Baca SelengkapnyaTPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali
1 hari lalu
TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.
Baca Selengkapnya37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini
1 hari lalu
Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat
Baca Selengkapnya