TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam tahun 2012 yang diajukan pasangan calon Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan.
“Menyatakan menolak eksepsi pihak termohon dan pihak terkait. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Hakim MK Mahfud Md. dalam pembacaan putusan, Jumat, 4 Mei 2012.
Irwandi-Muhyan melayangkan gugatan karena menilai terjadi banyak intimidasi, teror, dan pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan dalam Pemilukada Aceh dengan membuka kembali pendaftaran calon dan memundurkan jadwal pemungutan suara.
Namun, MK tidak meyakini kebenaran dalil pemohon mengenai adanya intimidasi dan teror pada hari pencoblosan. Sebab, bukti yang diajukan oleh pemohon sangat minim.
MK meminta agar Kepolisian Aceh tetap memproses hukum dugaan pelanggaran yang saat ini tengah diselediki tanpa melihat dan mengaitkan siapa yang terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur
Mengenai pembukaan kembali pendaftaran calon, KIP dinilai sudah sesuai dengan aturan karena berdasarkan pada putusan MK Nomor 1/SKLN-X/2012 yang memerintahkan KIP untuk membuka kembali pendaftaran pasangan calon sampai dengan tujuh hari sejak putusan sela itu diucapkan.
“Menimbang bahwa dari seluruh penilaian dan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum,” kata anggota Majelis Hakim Hamdan Zoelva.
Menanggapi putusan MK, kuasa hukum kubu Irwandi, Sayuti Abubakar, menyatakan menerima. “Kami sudah melakukan upaya hukum. Meskipun tidak sesuai dengan harapan, kami sangat menghargai keputusan MK,” kata Sayuti.
Dalam kesempatan itu, Sayuti juga mengucapkan selamat kepada pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih periode 2012-2017. “Pak Irwandi juga menyatakan siap menerima keputusan apapun. Beliau hanya ingin untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat,” ujar dia.
