TEMPO.CO, Jakarta - Kisruh internal Partai Golkar terus berlanjut terkait adanya rencana percepatan rapat pimpinan nasional (rapimnas) untuk mendeklarasikan pencalonan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sebagai calon presiden pada Pemilu 2014. Konflik yang menyeruak ini dianggap sebagai satu kelemahan partai beringin.
"Ini kemunduran drastis Partai Golkar," kata pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti kepada Tempo, Rabu, 25 April 2012.
Ikrar membandingkan kepemimpinan Ical dengan masa jaya Golkar di bawah kepemimpinan Akbar Tandjung. Menurut dia, saat itu Akbar berusaha membuat Golkar setelah Orde Baru menjadi lebih demokratis, menerima aspirasi orang banyak, termasuk di daerah. Hal ini dilakukan agar penerimaan Golkar di mata masyarakat tidak menurun.
Sayangnya, perdebatan soal rapimnas dan pencalonan Ical sebagai capres 2014 menunjukkan demokratisasi tak terbangun dengan baik di partai beringin saat ini. Keputusan percepatan rapimnas hanya ditentukan oleh segelintir orang, khususnya pucuk pimpinan partai. "Golkar sekarang mundur, seperti kembali ke era Orde Baru. Semua ditentukan oleh yang berkuasa," kata dia.
Selain itu, kata Ikrar, sejumlah pimpinan partai di daerah pun ikut-ikut bersikap parah. Tingkat ketergantungan mereka pada pimpinan pusat sangat tinggi sehingga bisa disetir oleh petinggi yang berada di pusat. "DPD dan DPC itu seperti koor, setuju saja, tanpa memperhitungkan apa dampak negatif buat Golkar," kata dia.
"Kalau dilihat Golkar tidak pernah berubah. Partai yang kalau susah bersama-sama, tapi kalau lagi enak ya jalan sendiri-sendiri," kata dia.
Partai Golkar berencana mempercepat rapimnas yang semula dijadwalkan bulan Oktober 2012 menjadi bulan Juli. Ini dilakukan untuk mempercepat deklarasi pencalonan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal sebagai calon presiden 2014. Rencana ini tentu saja didukung penuh oleh Aburizal, tetapi ditentang Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung.
