TEMPO Interaktif, Jakarta:Sebanyak 65 hakim yang bertugas di Jakarta diminta segera mengosongkan rumahnya. Alasannya, tempat tinggal mereka itu akan diserahkan kembali ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang bubar tanggal 27 Februari 2004. Surat pemberitahuan itu diedarkan sekitar seminggu lalu. Surat itu dari Kanwil Depkeh HAM (Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia). Paling lambat tanggal 26 Februari 2004 rumah sudah harus dikosongkan, kata Salopa, pembantu rumah Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Andi Samsan Nganro saat dihubungi kemarin malam. Andi, kata Salopa, menghuni kamar 27D di lantai 27 tower 15 Apartemen Taman Rasuna, Kuningan, Jakarta Selatan. Sampai kemarin, majikannya itu belum kembali ke rumahnya karena masih menjalankan ibadah hajinya di Mekah. Namun dia sudah menghubungi hakim peraih Bung Hatta Award itu lewat pesan singkat (short message service) ke telepon genggamnya. Bapak minta saya berkemas-kemas, biar saat Bapak tiba kami langsung pindah ke rumah kontrakan baru di Cibinong, ujarnya. Dirjen Badan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, Depkeh dan HAM, Soejatno membenarkan ada 65 hakim yang bertugas di sejumlah pengadilan di Jakarta harus segera mengosongkan rumahnya. Paling lambat akhir Februari ini mereka sudah harus pindah sebab rumah yang mereka tempati itu adalah aset BPPN. Memang mereka sudah diminta untuk keluar dari rumah atau apartemennya, kata Soejatno saat dihubungi kemarin malam. Sekitar 2001 lalu, Depkeh HAM mendapatkan pinjaman aset BPPN berupa sejumlah kamar di antaranya di Apartemen Taman Rasuna, Kuningan, Jakarta Selatan. Rumah itu digunakan untuk hakim-hakim yang dimutasikan ke Jakarta. Namun Soejatno tidak tahu persis bagaimana isi perjanjian dengan BPPN sehingga para hakim boleh menempati aset-aset BPPN itu. Bahkan menurutnya, Depkeh HAM belum bisa memastikan solusinya, apakah akan mencarikan tempat tinggal baru bagi para hakim atau tidak. Pasalnya, sampai 31 Maret 2004, Depkeh dan HAM masih bertanggung jawab atas nasib para hakim. Meski saat ini adalah masa transisi, yakni seluruh urusan pembinaan dan pengawasan hakim akan ditangani oleh Mahkamah Agung. Kami akan mengusahakan, tapi sekarang belum tahu karena kami harus memikirkan dulu bagaimana sebaiknya, katanya. Sebagai langkah awal, pihak Depkeh HAM, ujarnya, berencana terlebih dahulu menata kembali perumahan hakim yang ada sekarang. Persoalannya, ada beberapa hakim yang sebetulnya sudah pensiun tapi belum keluar dari rumah dinasnya, sehingga menghalangi hakim yang masih aktif untuk mendapatkan tempat tinggal. Deputi Kepala BPPN bidang Dukungan Kerja dan administrasi, Junianto mengatakan, pada intinya BPPN harus mengembalikan seluruh asetnya berikut kejelasan statusnya ke Departemen Keuangan paling lambat 27 Februari 2004. Sedangkan untuk menindaklanjuti, aset itu mau diapakan, kami serahkan ke Depkeu (Departemen Keuangan), katanya saat dihubungi kemarin. Dia sendiri mengaku tidak tahu persis isi perjanjian antara Depkeh HAM maupun departemen lainnya yang menggunakan aset BPPN. Alasannya, dia tidak mau BPPN disalahkan sehubungan pengosongan aset-aset BPPN. Intinya itu saja. BPPN punya aset dan kami harus serahkan ke Depkeu. Terserah pada atasan-atasan kami selanjutnya, ujarnya mengulangi. Beberapa kali Junianto juga mengulangi pernyataannya bahwa BPPN tidak mau dikatakan melakukan pengusiran terhadap penghuni aset-aset BPPN. Pemberitaan ini bisa dipersepsi seperti itu, kata Junianto.Meski persoalan ini menyangkut kepentingan hakim, namun Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (DPP Ikahi), Toton Suprapto mengaku belum mengetahui para hakim terancam tidak punya rumah sehubungan rumah mereka harus dikembalikan ke pemiliknya, BPPN. "Belum ada pengaduan hingga sekarang," ujar Toton saat dihubungi, kemarin. Menurutnya, urusan penempatan hakim yang ditugaskan di Jakarta menjadi urusan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Penempatan itu menjadi urusan pemerintah," ujarnya lagi. Kendati demikian, kata Ketua Muda Bidang Hukum Perdata Adat Mahkamah Agung ini, tentunya persoalan ini akan dibicarakan Departemen Keuangan dan Depkeh HAM. Maria/Chandra/Sukma - Tempo News Room