TEMPO.CO, Jember - Bupati Jember MZA Djalal meminta pemerintah pusat meninjau ulang anjuran pengangkatan pegawai honorer di daerah. "Kebijakan itu sangat membebani kas pemerintah daerah," katanya saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Anggaran 2011 di gedung DPRD Jember, Jawa Timur, Rabu, 18 april 2012.

Menurut Djalal pemerintah pusat memerintahkan Jember mendata pegawai honorer kategori II yang tak dibiayai APBN/APBD. Di Kabupaten Jember ada 4836 pegawai honorer golongan II yang sudah terdaftar dalam formasi CPNS 2011 dan akan dites tahun ini.

Padahal, dalam APBD tahun 2011, Jember sudah menganggarkan dari Rp 1,032 triliun untuk belanja pegawai. Jumlah itu naik pada APBD tahun 2012 menjadi menjadi Rp 1,067 triliun. Sedangkan APBD Jember tahun 2012 sekitar Rp 1,9 triliun. "Itu karena kebijakan presiden, seperti gaji PNS naik tiap tahun, dan gaji ke-13," katanya.

Ketua Komisi A yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan DPRD Kabupaten Jember Jufriyadi mengatakan komisi sudah sepakat menolak rencana pengangkatan 4836 pegawai hororer kategori II itu. Namun penolakan itu masih dibicarakan dengan Bupati dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). "Agar penolakan kita tidak menimbulkan reaksi keras dari pusat," katanya.

Penolakan itu, kata dia, berdasarkan alasan yang rasional bahwa saat ini saja, postur APBD Jember masih tergolong tidak sehat. "Sekarang sekitar 60-70 persen APBD Jember habis untuk belanja pegawai, kalau ditambah lagi pengangkatan ribuan honorer, bisa lebih 70 persen dana APBD yang terkuras," katanya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jember Miati Alvin menyatakan terus meningkatnya belanja tidak langsung untuk gaji pegawai itu tidak bisa dielakkan karena kebijakan pemerintah pusat untuk menaikkan gaji PNS, serta beberapa kebijakan lainnya yang harus ditanggung APBD seperti honor untuk guru non-sertifikasi, guru tidak tetap dan banyak pegawai honorer menjadi PNS.

"Ibaratnya kita mendapat buah simalakama. Jika kebijakan itu diterapkan, maka keuangan daerah terancam bangkrut. Namun jika ditolak, maka dipastikan akan menimbulkan reaksi keras dari para tenaga honorer ,"katanya.

MAHBUB DJUNAIDY