TEMPO.CO, Jakarta -Keberadaan Menteri dari Partai Keadilan Sejahtera dalam kabinet dinilai Sekretariat Gabungan menganggu jalannya pemerintahan. Partai lain menganggap PKS tidak konsisten dengan code of conduct dan kontrak politik saat Sekretariat didirikan. Teman-teman dalam Setgab merasa terganggu dengan sikap PKS yang tak mendukung kebijakan pemerintah, kata Sekretaris Sekretariat Syarif Hasan saat dihubungi Selasa, 17 April 2012.

Menurut Syarif, PKS sebagai partai koalisi wajib mendukung keberlangsungan kebijakan pemerintah untuk memperlancar setiap kebijakan pemerintah. Di internal Setgab, kami merasa PKS sudah tidak lagi mendukung pemerintah, kata dia. Akibatnya, keputusan strategis pemerintah menjadi terhambat.

Namun, hingga kini Setgab belum mengeluarkan PKS secara resmi dari Koalisi. Itu domain Pak Yudhoyono sebagai presiden dan Ketua Setgab, kata dia. Partai lain tak dapat begitu saja meminta Yudhoyono mengeluarkan PKS dari Setgab dan mencopot menterinya di kabinet karena fungsi Setgab hanya sebagai penyelaras kebijakan eksekutif dan legeslatif. Setgab, kata dia, adalah pelaksana lapang yang mengkondisikan seluruh partai koalisi solid mendukung pemerintah.

Namun, kata dia, seluruh partai lain dalam Setgab telah sepakat bahwa PKS tidak lagi mendukung koalisi dan kebijakan-kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Seharusnya PKS mengevaluasi diri, kata dia. PKS disarankan meminta maaf jika tetap bersikukuh berada dalam Setgab dan tidak mengulangi lagi.

Selasa malam pekan lalu Setgab sepakat mengembalikan keputusan keluar atau tidaknya PKS dalam Setgab pada code of conduct koalisi. Keputusan yang diambil di kediaman Yudhoyono itu dihadiri oleh semua pimpinan partai koalisi kecuali pimpinan PKS.

RAFIKA AULIA