TEMPO Interaktif, Jakarta: Presiden diperbolehkan menggunakan pesawat kepresidenan untuk berkampanye di daerah-daerah, tapi, biaya operasional pesawat ditanggung partai politik yang bersangkutan. Presiden juga akan mendapat pengawalan sesuai standar kepresidenan jika berkampanye. Hal ini diungkapkan menteri Negara Komunikasi dan Informasi Syamsul Muarif sebelum peluncuran buku Panduan Pemilu 2004 di Jakarta, Selasa malam (17/2). Sedangkan yang berwenang mengatur kampanye presiden atau wakil presiden adalah Komisi Penyiaran Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum. Wakil presiden juga mempunyai hak sama dengan fasilitas yang diperoleh presiden. "Semuanya sudah diatur dalam undang-undang," katanya.Semua fasilitas tersebut dimungkinkan, karena presiden dan wakilnya tidak mendapat hak cuti selama masa kampanye. Alasannya, mereka diangkat MPR, yang merupakan wakil kedaulatan rakyat. “Itu jabatan melekat. Mereka tidak dapat cuti kecuali jika sakit,” katanya. Lain halnya dengan jabatan menteri. Jika mereka berkampanye untuk calon presiden, maka mereka harus minta izin. Menurut Syamsul, setiap harinya tidak diperbolehkan lebih dari tiga menteri yang cuti untuk berkampanye. Cuti bagi menteri sudah diatur dalam ketentuan pejabat negara.Agriceli - Tempo News Room