Sejumlah massa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia saat melakukan unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Thamrin, Kamis (20/10). Mereka menilai bahwa kinerja SBY-Boediono telah gagal mensejahterakan rakyat dan menegakan supremasi hukum. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta- Badan Eksekutif Mahasiswa se-Provinsi Kepulauan Riau menolak pelaksanaan pertemuan BEM Nusantara ke V yang akan digelar di Kepulauan Riau, pada 16-19 April 2012. “Dari mulai sosialisasi, hanya beberapa pihak yang dihubungi. Ini sarat kepentingan,” kata Wakil Ketua BEM Fakultas Teknik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Setia Purnama, saat dihubungi, Jumat, 13 April 2012.
Purnama mengaku BEM se-Riau tidak pernah diajak bicara ihwal persiapan pelaksanaan pertemuan tersebut. “Yang diajak hanya mereka yang mendukung. Kami merasa disepelekan karena tidak pernah diajak,” katanya.
Ketertutupan panitia, kata Purnama, membuat BEM lain curiga jika pertemuan tersebut sarat dengan kepentingan kekuasaan. Menurut dia, tidak ada kejelasan soal sumber dana dalam pertemuan yang dipastikan memakan biaya yang sangat besar.
Selain itu, Purnama menyatakan adanya pemalsuan tanda tangan dan stempel BEM Fakultas Ekonomi sebagai tempat pelaksana. “Pasti habis ratusan juta untuk pertemuan itu, dari mana mereka dapat dana sebesar itu. Ada juga panitia yang bukan mahasiswa, ini kan acara mahasiswa,” katanya.
Ketua Panitia Pelaksana Pertemuan BEM se-Nusantara Hendra Setiadi, membantah tidak melakukan sosialisasi kepada BEM se-Riau. Dia menyatakan sudah beberapa kali mengirimkan undangan terutama kepada para pengurus BEM FE Umrah. “Setiap kami undang mereka tidak datang. Sebagian besar pengurusnya malah mendukung acara ini. Kami punya bukti lembar pengesahannya,” kata Hendra.
Menurut Hendra, penolakan dari beberapa pengurus BEM tidak berdasar. Dia menegaskan akan tetap menggelar acara tersebut. “Nanti kami membuktikan adanya oknum dibalik penolakan ini. Kami akan laporkan, semua buktinya ada,” katanya.
