Tersangka menutup wajahnya dengan botol air mineral saat keterangan pers penangkapan 12 Kilogram sabu-sabu senlai hampir 24 milyar rupiah di Gedung BNN, Jakarta, Rabu 8 Februari 2012. Selain menangkap pemilik dan kurir Narkoba jenis Sabu-Sabu BNN juga membekuk tersangka lain yang terlibat dalam tindak pencucian uang (Money Laundring) hasil penjualan narkoba. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO , Jakarta:Juru Bicara Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Besar Sumirat mengatakan tanpa kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Narkotika Nasional tetap bisa inspeksi mendadak ke Lembaga Pemasyarakatan.
“Kami bekerja di bawah Undang-undang," kata Sumirat saat dihubungi pada Sabtu 7 April 2012. "Tidak ada masalah tanpa MoU, kami tetap bisa inspeksi ke seluruh wilayah termasuk Lapas.”
Masalah MoU menjadi perhatian karena Menteri Amir Syamsuddin sempat membekukan perjanjian antara BNN dengan Kemenkumham menyusul berita penamparan sipir yang dilakukan wakil menteri Denny Indrayana pada saat Inspeksi ke Lapas Pekanbaru Senin 2 April 2012 lalu. Kabar itu sendiri dibantah oleh Denny.
Menyusul pembekuan tersebut, menteri Amir dan kepala BNN Komisaris Jendral Gories Mere segera mengadakan pertemuan pada Rabu 4 April 2012 malam. Menurut Sumirat, salah satu poin yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah MoU. BNN dan kementerian, kata dia, sepakat untuk menyempernukan isi MoU.
“Agar didapat langkah terbaik dan efektif," kata Sumirt. "Yang pasti kami punya semangat yang sama.”
Sumirat mengatakan MoU tersebut mengatur antara lain soal tata cara pelaksanaan pencegahan dan penindakan peredaran narkotik di Lapas, rehabilitasi narapidana, serta pertukaran informasi antara kedua lembaga tersebut.
Pertemuan sekaligus mencairkan kembali MoU yang sempat dibekukan. Sumirat mengatakan pekan depan Kemenkumham dan BNN sudah bisa inspeksi bersama lagi.
