Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Mesuji Denny Indrayana (kanan) menyampaikan laporan awal TGPF Mesuji di Kantor Kementrian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, Senin (2/1). TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta- Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Denny Indrayana menolak disamakan dengan Jenderal Patton yang menampar anak buahnya saat perang. Menurut dia kondisi dia saat melakukan inspeksi mendadak di Lembaga Pemasyarakatan Riau pada 2 April 2012 tidak sama dengan kejadian Patton menampar prajuritnya.
"Paton menampar (lalu) minta maaf, saya tidak menampar (lalu) minta maaf," kata Denny dalam kicauannya di akun Twitter-nya.
Ucapan Denny ini adalah bantahan terhadap pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang membandingkan insiden itu dengan Jenderal besar Amerika bernama Jenderal Patton. Lelaki yang biasa disapa Ical itu pada Kamis lalu, 5 April 2012, itu menceritakan bahwa sang jenderal besar menampar anak buahnya saat perang. "Dia ditegur dan diskors oleh Panglima Sekutu Jenderal Eisenhower. Eisenhower mengatakan jika kau menampar prajurit Amerika, kau menampar seluruh prajurit Amerika," kata Ical seperti dikutip situs resmi Partai Golkar.
Dia melanjutkan, Eisenhower kemudian menyuruh Patton minta maaf atas kesalahannya itu. Lalu Patton pun dengan besar hati menerima saran itu. Bahkan dengan itu justru Patton makin bagus kariernya dan dikenang sebagai pahlawan. "Saya harapkan ini jadi contoh Saudara Denny Indrayana bila benar melakukan itu. Karena pemukulan ini menyakiti hati seluruh pegawai penjara dan bahkan seluruh PNS," ujarnya. Pernyataan inilah yang dibantah Denny.
Denny dilaporkan menampar petugas sipir setelah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Djoni Muhammad mengirimkan surat protes kepada Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin. Dalam surat tertanggal 2 April 2012 dengan nomor W4.PW.04.01-0816, Djoni menjelaskan, "Kami merasa berkeberatan dengan terjadinya penamparan oleh Bapak Wamen terhadap Sdr. Darso Sihombing dan penendangan Sdr. Khoiril oleh salah seorang rombongan Wamen."
Menteri Amir Syamsudin saat ini berupaya membentuk tim pencari fakta insiden penamparan dalam inspeksi mendadak (sidak) itu. "Karena saya tidak melihat, tentunya itu saya bentuk TPF (Tim Pencari Fakta)," ujar Amir. "Saya dan Wamen tidak ada friksi."
Denny berharap, TPF yang dibentuk oleh Menteri Amir tidak bertindak gegabah. "Semoga TPF tidak (buru-buru) mengeluarkan kesimpulan, apalagi keterangan baru satu pihak. Saya & BNN (Badan Narkotika Nasional) belum didengar," katanya lagi. Denny menyadari tindakan melakukan inspeksi itu memang mengganggu para bandar narkotik. "Sidak-sidak saya dengan Satgas Antinarkoba tidak menampar sipir, tapi 'menampar' kenikmatan bandar-bandar narkoba yang selama ini gagal disidak," katanya lagi di Twitter.
