Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan (kanan) dan Ketua Divisi Infokom Andi Nurpati (kiri) memberikan keterangan pers hasil sidang paripurna DPR untuk UU APBN-P 2012 di Jakarta, Sabtu (31/3). ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Divisi Bidang Komunikasi Politik Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat, Andi Nurpati, mengatakan posisi Tifatul Sembiring sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika tersudut dengan sikap Partai Keadilan Sejahtera yang memilih berseberangan dengan kebijakan pemerintah dalam menyikapi kenaikan harga bahan bakar minyak.
"Apa pak Tifatul mampu menyampaikan kebijakan pemerintah, apalagi bertentangan dengan sikap partainya," kata Nurpati di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu malam, 31 Maret 2012. Tifatul merupakan menteri asal PKS bersama Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, dan Menteri Pertanian Suswono.
PKS pada rapat paripurna DPR agenda pembahasan APBN-Perubahan 2012, Jumat malam kemarin, memilih opsi kenaikan harga BBM. Bersama PKS yang memilih opsi ini adalah PDI-P, Partai Gerindra, Partai Hanura dan dua kader PKB. Partai koalisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono --Partai Demokrat, PAN, PKB, dan PPP-- memilih opsi sebaliknya.
Koalisi meloloskan pasal tambahan membolehkan pemerintah menaikkan harga BBM dalam kurun waktu enam bulan apabila ada kenaikan atau penurunan 15 persen patokan harga minyak mentah (ICP). Koalisi pun menang melalui voting dengan 385 suara anggota DPR. Sedangkan penolak kenaikan BBM hanya 82 orang. PDI-P dan Hanura memilih walk-out pada saat pemungutan suara berlangsung.
Nurpati mengatakan, karena perbedaan sikap PKS tersebut, Tifatul sebagai Menkominfo seharusnya mensosialisasikan kebijakan pemerintah yang hendak menaikkan harga BBM. Namun, "mana suaranya selama ini pak Tifatul sebagai Menkominfo," kata Nurpati.
Dia berujar, Tifatul akan dilematis mensosialisasikan kebijakan pemerintah tersebut sebab bertentangan dengan partai yang pernah dipimpinnya itu. Nurpati juga menyarankan agar PKS menarik menterinya di kabinet sehingga tidak semakin dilematis.
Penarikan kader dari kabinet, kata dia, dianggap sebagai penghormatan etika poltik PKS. "Kalau seperti ini sikap PKS, maka sebaiknya menkominfo diganti karena akan susah menyampaikan kebijakan pemerintah," kata Nurpati.
