Pimpin Demo, Wali Kota Malang Tak 'Ngeper' Dipecat
Reporter
Editor
Selasa, 27 Maret 2012 13:08 WIB
Peni Suparto. TEMPO/Abdi Purnomo
TEMPO Interaktif, Jakarta - Wali Kota Malang Peni Suparto tak takut bakal kena sanksi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ataupun Mendagri Gamawan. Hari ini, Selasa 27 Maret 2012, Peni tetap ikut turun ke jalan berdemo dengan warga yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. "Sikap saya tegas, saya menolak kenaikan BBM," kata Peni di depan 1.500 demonstran yang menolak kenaikan BBM yang memenuhi halaman depan Balai Kota Malang.
Peni yang juga Ketua PDI Perjuangan Dewan Cabang Kota Malang mengaku sikapnya tersebut sesuai dengan aspirasi warga Malang. "Saya tak takut dipecat, undang-undang melindungi saya," kata Peni.
Menurutnya, sebagai pejabat publik yang dipilih langsung ia tak bisa dipecat gara-gara menyampaikan aspirasi. Termasuk oleh Menteri Dalam Negeri sekalipun, sehingga Peni tetap menyatakan menolak kenaikan BBM di hadapan publik Malang. (Baca:Mendagri: Pejabat Pimpin Demo Bisa Dipecat)
Ia berharap pemerintah tetap memberikan subsidi BBM sesuai dengan kebutuhan. Caranya dengan mengoptimalkan ladang minyak dalam negeri. Juga meninjau ulang kepemilikan perusahaan asing terhadap lapangan minyak, tambang gas, dan batu bara. "Banyak sumber daya alam kita yang dikuasai asing," katanya.
Sesuai dengan Undang-Undang Dasar, katanya, seluruh kekayaan alam dikuasai negara untuk kesejahteraan rakyat. Untuk itu seharusnya rakyat menikmati kesejahteraan dengan mengelola kekayaan alam secara mandiri. Namun, ia juga meminta para pengunjuk rasa tetap menjaga ketertiban dan tak berbuat anarkistis.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, Arif Dharmawan, menyatakan menerima aspirasi pengunjuk rasa dan akan menyampaikannya ke anggota DPR. Arif yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kota Malang menolak saat para demonstran menuntutnya bersikap sama dengan Wali Kota Malang menolak kenaikan BBM. "Sebagai Ketua DPRD Kota Malang, aspirasi akan kami sampaikan ke DPR," tuturnya.
Massa aksi pengunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM mengepung Balaikota Malang di Jalan Tugu. Mereka berasal dari berbagai elemen. Selain kader PDI Perjuangan, elemen mahasiswa juga terlibat dalam aksi tersebut. Mereka memusatkan aksinya di depan Balai Kota dan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kota Malang.
Sekitar 600 an personel Kepolisian mengamankan aksi unjuk rasa. Mereka bersiaga dengan bersenjata tameng dan pentungan, meriam air. Sepanjang jalan depan Balai Kota Malang dipasang kawat berduri untuk menghindari amuk massa.
