TEMPO Interaktif, Surakarta - Wakil Wali Kota Surakarta, Hadi Rudyatmo, memimpin aksi demo menolak kenaikan harga bahan bakar minyak, Selasa 27 Maret 2012. Padahal Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melarang kepala daerah ikut demo menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. (baca Mendagri: Pejabat Pimpin Demo Bisa Dipecat)
Hadi menyatakan siap menerima sanksi dari keikutsertaannya dalam aksi. “Silakan saja kalau akan memberi sanksi, saya siap untuk menerimanya,” kata Rudyatmo.
Aksi tersebut diikuti oleh ratusan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Balai Kota Surakarta. Rudyatmo berkilah dia memimpin aksi itu selaku Ketua Pengurus Cabang PDI-Perjuangan Surakarta. “Kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak akan menyengsarakan masyarakat,” katanya. Apalagi, partainya saat ini tengah getol menolak kebijakan pemerintah itu.
Selain dirinya, sejumlah anggota legislatif asal partai itu juga ikut mengikuti aksi dan memberikan orasi. Aksi tersebut diikuti oleh ratusan kader PDI Perjuangan di Balai Kota Surakarta. Massa yang menggunakan atribut PDI Perjuangan berkumpul di Alun Alun Utara Keraton Surakarta. Mereka berjalan menuju Balai Kota yang berjarak sekitar 600 meter dari tempat mereka berkumpul.
Salah seorang pengurus PDI Perjuangan Surakarta, YF Sukasno, menyatakan hal serupa. “Kami menjabat karena dipilih oleh rakyat, bukan oleh Mendagri,” kata Sukasno yang juga menjabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, saat berorasi. Dia menyatakan akan tetap bersuara menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak.
Selain melawan larangan Mendagri, aksi yang diselenggarakan di Surakarta itu ternyata juga melanggar instruksi partai. Rudyatmo mengakui Ketua PDI Perjuangan Megawati telah mengeluarkan larangan untuk menggelar demonstrasi dengan menggunakan atribut partai. “Kami terpaksa melanggar instruksi ini,” kata Rudyatmo. Alasannya, dia khawatir jika aksi itu disusupi oleh provokator. Dia juga menyatakan siap untuk menerima sanksi dari partai atas pelanggaran itu.
