Mendagri, Gamawan Fauzi, sebagai saksi menandatangan prasasti deklarasi pilkada damai setelah penandatangan oleh lima kandidat gubernur Aceh di Mesjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Rabu (14/3). ANTARA/Ampelsa
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari menyesalkan keputusan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang mengancam seluruh kepala daerah se-Indonesia yang berdemo menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurut dia, Mendagri tak berhak melarang gubernur ataupun bupati menolak kenaikan BBM ini.
"Yang agak kami sesalkan adalah Mendagri mengancam kepala daerah yang menggerakkan demo. Apa argumennya? Karena kan dalam sistem politik sekarang mereka bukan bawahannya langsung. Gampangannya, kenapa mau memecat wong bukan bawahannya langsung," ujarnya kepada wartawan di gedung MPR/DPR, Selasa 27 Maret 2012.
Hari ini sejumlah daerah rencananya akan dipenuhi dengan demonstrasi penolakan kenaikan BBM. PDI Perjuangan sendiri secara resmi menyatakan mendukung aksi ini. Bahkan DPP PDI Perjuangan telah memberikan surat kepada semua kadernya untuk menolak kenaikan BBM.
Penyesalan juga disampaikan oleh anggota Fraksi PDI Perjuangan Rieke Dyah Pitaloka. Menurutnya, pemerintah pusat telah bersifat mendua. Ia mengatakan pemerintah pusat kerap berlindung di balik alasan otonomi daerah jika terjadi masalah di daerah. "Lah ini kalau ada kemauan pusat yang ditentang daerah, kok pemerintah pusat malah maunya mengancam," ujarnya.
Rieke juga mengatakan secara pribadi dia mengapresiasi jika ada kepala daerah yang menyatakan sikap menentang kenaikan harga BBM. "Kalau ada yang berani menyatakan menolak, saya apresiasi. Artinya kepala daerah itu benar-benar mendengarkan aspirasi rakyatnya," ujar Rieke.
