TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago mengatakan bahwa tidak masalah wali kota ataupun wakil wali kota, yang terikat dengan partai oposisi, ikut terlibat dalam demo menolak kenaikan BBM. Pasalnya, tidak ada aturan khusus yang menolak hal itu dilakukan.
"Ketentuan itu belum jelas bahkan peraturan hirarkisnya sendiri belum diketahui. Jadi, saya rasa sah sah saja," kata Andrinof ketika dihubungi Tempo, Senin, 26 Maret 2012.
Andrinof melanjutkan bahwa keikutsertaan wali kota ataupun wakilnya dalam unjuk rasa yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah tidak bisa dilarang. Menurutnya, keikutsertaan tersebut tidak lebih dari sekedar bentuk ekspresi pendapat mereka.
"Di sisi lain, hal itu juga berupa bentuk solidaritas kepada masyarakat," ujar Andrinof sambil menambahkan bahwa kalau mayoritas masyarakat menentang kebijakan pemerintah, sudah sewajarnya aspirasi mereka didengarkan ataupun didukung.
Meskipun menurutnya wali kota ataupun wakilnya boleh ikut terlibat dalam demo menolak kenaikkan BBM, Andrinof mengatakan bahwa mereka tidak boleh sampai lupa posisi mereka. Andrinof mengatakan bahwa mereka tetap harus bertanggung jawab terhadap tugasnya dan mencoba menghadirkan solusi untuk masalah-masalah yang menimpa masyarakat.
"Jadi jangan sekedar memanfaatkan sentimen rakyat, mereka juga harus menghadirkan solusi soal pasokan ataupun harga bbm di daerah kepada pemerintah pusat," tandas Andrinof.
Menurut Andrinof, dari segi etika, keterlibatan pejabat dalam unjuk rasa anti kenaikan BBM tidak bisa dianggap tidak etis. "Karena hanya berupa bentuk meluapkan ekspresi atau pendapat," katanya.
Soal potensi konflik antara pemerintah pusat dan daerah, Andrinof mengatakan potensinya kecil. Ujarnya, lingkup permasalahan BBM ini lebih sederhana apabila dibandingkan dengan masalah status keistimewaan Jogjakarta. "Kalau masalah di Jogja kan bisa berujung pada perombakan pemerintahan secara besar-besar dibanding masalah BBM."
Wakil Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo dan Wakil Wali Kota Surabaya Bambang DH, Selasa besok, 27 Maret 2012 akan ikut turun ke jalan untuk menentang kenaikan harga BBM. Keduanya diketahui berasal dari partai oposisi pemerintah, PDI Perjuangan, yang menolak kenaikkan BBM.
