TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Komunikasi Publik Andi Nurpati meminta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membatalkan penolakan mereka atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang ditetapkan pemerintah. Sebagai partai koalisi, PKS seharusnya mendukung kebijakan pemerintah. "Kalau oposisi jelas sikapnya, ini kan enggak jelas, koalisi, tapi kok menolak kebijakan," ujar Andi dalam konferensi pers di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Ahad, 25 Maret 2012.
Menurut Andi, Presiden harus segera melakukan evaluasi terhadap keberadaan PKS sebagai anggota koalisi. Idealnya, kata Andi, setiap anggota partai koalisi memiliki pendapat yang sama dengan pemerintah.
Sikap kritis anggota koalisi, kata Andi, seharusnya diarahkan untuk perbaikan dan masukan terhadap kebijakan pemerintah. Bukan malah menghalangi apalagi menolak kebijakan yang sudah diputuskan pemerintah. "Untuk kebijakan pemerintah, partai koalisi harus bersatu mendukungnya," ujar Andi.
Penolakan resmi PKS terhadap kenaikan harga BBM, yang direncanakan akan dilaksanakan mulai 1 April mendatang, sudah disampaikan melalui surat resmi yang ditujukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Surat itu juga berisi tiga alternatif yang bisa diambil pemerintah untuk menghemat subsidi tanpa harus menaikkan harga BBM.
Penolakan PKS juga terlihat dalam pembahasan RAPBN Perubahan di Badan Anggaran DPR. PKS termasuk partai yang keras menolak peningkatan tarif dasar listrik dan menolak asumsi harga minyak mentah (ICP) dari US$ 90 per barel menjadi US$ 110 per barel. Bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), PKS ngotot pemerintah harus meningkatkan penerimaan negara melalui optimalisasi sektor pajak dan energi, bukan dari menaikkan harga BBM. Selain PKS dan PDIP, Gerindra dan Hanura juga menolak kenaikan BBM ini.
Menurut Andi, Demokrat berharap, menjelang penentuan RAPBN Perubahan melalui sidang paripurna pada 29 Maret mendatang, PKS mengubah sikapnya. PKS diminta kembali bertindak sebagai partai koalisi yang mendukung kebijakan pemerintah. "Demokrat minta PKS berlaku sebagai partai koalisi, tapi kalau sikap masih begini (menolak), kami akan sampaikan ke Presiden dan akan ada sanksi untuk PKS," ujarnya.
Sanksi yang diberikan kepada PKS, kata Andi, bisa saja dikeluarkan dari koalisi. "Tapi sanksinya kami lihat dulu, tergantung sikap akhir PKS," ujar dia.
IRA GUSLINA SUFA
