TEMPO.CO, Jakarta- Keterlibatan aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan aksi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat menolak kenaikan harga bahan bakar minyak di depan Istana Negara beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan jajaran pemerintahan tengah mengalami fenomena paranoid politik. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, mengatakan fenomena paranoid politik itu terjadi ketika Presiden merasa ada pihak-pihak tertentu yang mau menggulingkan pemerintahannya dengan memanfaatkan isu kenaikan harga BBM per 1 April mendatang.
Karena itu, upaya penggulingan yang dianggap inkonstitusional itu direspons pemerintah dengan menurunkan aparat TNI untuk memastikan adanya perlindungan bagi mereka. "Saya pikir ini paranoid dan lebay," kata Haris kepada Tempo di kantor Kontras, Jakarta, Jumat, 23 Maret 2012. "Jadi kalau Presiden dipanggil lebay oleh publik kita ini, ya, wajarlah."
Menurut Haris, paranoid politik itu membuat pemerintah mengalami sebuah masalah ketika mereka menganggap bahwa masyarakat sipil tidak mengerti atas keputusan pemerintah untuk menurunkan aparat TNI dalam aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. "Tapi kami mengerti, kontrol sipil itu ada," ujarnya. "Kami menolak TNI dilibatkan dalam situasi-situasi yang seperti ini."
Haris juga mengatakan paranoid politik itu kemudian membuat pemerintah langsung menempatkan aparat TNI berada di barisan depan untuk menakut-nakuti para pengunjuk rasa. "Saya kira ini salah," ucap dia. Menurutnya, hal semacam itu menunjukkan terjadinya politisasi kebijakan ekonomi. "Kebijakan ekonomi dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yang militeristik," kata Haris.
Sebelumnya, pada Rabu kemarin terjadi demonstrasi besar hingga mengepung Istana. Pendemo yang jumlahnya mencapai ribuan itu sempat terlibat baku pukul dengan polisi. Tak hanya polisi, di halaman dalam Istana Negara yang menghadap Jalan Medan Merdeka Utara juga disiagakan tentara berpakaian loreng dalam jumlah yang cukup besar.
PRIHANDOKO
Berita terkait
Pembatasan BBM Bersubsidi Samarkan Kenaikan Harga, YLKI Dorong Subsidi Tertutup
55 hari lalu
Pengurus YLKIAgus Suyatno menilai kebijakan pembatasan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Bio Solar distorsi terminologi kenaikan harga.
Baca SelengkapnyaKuba Bangkrut, Harga BBM Naik Hingga 500 Persen per 1 Februari
11 Januari 2024
Kuba di ambang krisis ekonomi yang parah. Harga BBN naik hingga lima kali lipat membuat warganya menjerit.
Baca SelengkapnyaBEM UGM Beri Gelar Jokowi Alumnus UGM Paling Memalukan, Berikut Deretan Kritik BEM Seluruh Indonesia
10 Desember 2023
BEM UGM memasang baliho bergambar Jokowi bertuliskan Alumnus UGM Paling Memalukan. Berikut deretan kritik dari BEM se Indonesia terhadap Jokowi.
Baca Selengkapnya50 Tahun Puan Maharani, Begini Perjalanan Karier Politik Anak Megawati
7 September 2023
Ketua DPR RI Puan Maharani berulang tahun ke-50, pada 6 September kemarin. Tahun lalu, ulang tahunnya jadi masalah karena dilaporkan ke MKD.
Baca SelengkapnyaGubernur BI Prediksi Inflasi Pangan pada Semester Pertama 2023 Masih Tinggi: Perlu Dikendalikan
17 Januari 2023
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memprediksi inflasi pada paruh pertama tahun ini masih akan tinggi.
Baca SelengkapnyaKaleidoskop 2022: 11 Peristiwa Ekonomi, Sengkarut Kelangkaan Minyak Goreng hingga Impor Beras
30 Desember 2022
Berbagai peristiwa mewarnai perekonomian nasional tahun 2022, dari sengkarut minyak goreng, resesi global, kenaikan harga BBM hingga impor beras.
Baca SelengkapnyaDemo Sopir Truk Korea Selatan Picu Kelangkaan BBM
6 Desember 2022
Demo sopir truk Korea Selatan telah menyebabkan hampir 100 pompa bensin di seluruh negeri mengalami kelangkaan BBM
Baca SelengkapnyaDaftar Harga BBM Pertamina Terbaru Per Desember 2022 di 34 Provinsi
2 Desember 2022
Kenaikan harga BBM ini terjadi pada bahan bakar non-subsidi.
Baca SelengkapnyaMulai Hari Ini Hingga 7 Desember, Buruh Gelar Demo Besar-besaran Tolak Kenaikan UMP DKI Jakarta
1 Desember 2022
Sejumlah serikat buruh dan Partai Buruh dijadwalkan menggelar demonstrasi besar-besaran sebagai bentuk penolakan kenaikan UMP DKI Jakarta 2023.
Baca SelengkapnyaSurvei Charta Politika, Kepuasan terhadap Jokowi 69,5 Persen
29 November 2022
Yunarto menyebut kepuasan terhadap Jokowi sempat ajlok ke angka 63,5 persen pada September 2022 akibat kenaikan harga BBM.
Baca Selengkapnya