TEMPO Interaktif, Jakarta: Lembaga Sandi Negara (LSN) mengakui adanya penyadapan yang dilakukan pihak Australia pada KBRI. Menurut data yang diperoleh LSN, penyadapan itu bahkan sudah dilakukan sejak tahun 1991. "Penyadapan itu bahkan pernah dipublikasikan di televisi setempat, serta Sydney Herald Tribune," ucap ketua LSN Mayor Jenderal Nachrowi Ramli ketika dihubungi oleh Tempo News Room melalui telepon, Selasa (3/2) malam. Ia juga mengatakan, penyadapan terhadap KBRI di Australia itu juga kembali mencuat tahun 2001 lalu.Nachrowi menjelaskan, penyadapan itu dilakukan melalui penyadapan telepon, komputer, fax, maupun email. "Hal seperti itu mudah sekali dilakukan," ucapnya. Caranya, kata dia, dengan menyamakan setiap frekuensi gelombang yang digunakan oleh KBRI. Sedangkan penempatan alat sadap sendiri, kata dia, bisa ditempatkan di tembok luar, diselipkan di saklar listrik, bahkan dikendalikan dari jarak jauh. Jadi, penyadapan itu, lanjut dia, merupakan sesuatu yang wajar. "Informasi srategis di setiap kedutaan pasti ingin dideteksi oleh negara setempat," katanya.Meski begitu, menurut Nachrowi, setiap penyadapan itu belum tentu mengakibatkan bocornya informasi strategis negara. "Sebabnya," kata dia, "di setiap KBRI, termasuk Australia, sudah digunakan alat-alat sistem persandian." Ia mencontohkan email, fax, dan telepon yang sudah menggunakan sistem sandi.Bahkan, menurutnya, secara acak, pergantian kunci sandi juga dilakukan. Hal ini agar setiap informasi memiliki kunci sandi berbeda. "Jadi, meskipun disadap, informasi yang sudah dikodekan itu belum tentu bisa diterjemahkan," ucapnya. Ia juga optimis, kunci sandi yang sudah dikembangkan oleh LSN di setiap KBRI tidak bisa dipecahkan hingga 20 tahun mendatang. "Kalaupun bisa, dibutuhkan waktu yang sangat panjang," ujarnya. Yandhrie Arvian - Tempo News Room