Sejumlah simpatisan Front Pembela Islam (FPI) berunjuk rasa menghujat penolakan dan usulan pembubaran FPI di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Jumat (17/2). TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO, Pontianak -- Gubernur Kalimantan Barat Cornelis menjamin dan menegaskan tidak ada mobilisasi massa Dayak dari daerah-daerah perhuluan. Cornelis juga menekankan jangan menggeneralisasi kasus FPI.
"Kasus FPI ini kita lihat apakah sudah terdaftar atau belum. Kalau belum, segera didaftarkan di Kesbangpol. Kalau tidak mau mendaftar, baru ditertibkan," ujarnya saat konferensi pers di Balai Petitih Kalimantan Barat, Jumat sore, 16 Maret 2012.
Dia mengatakan kasus FPI seperti di pusat tidak bisa digeneralisasi di daerah. "Bukan salah organisasinya, oknumnya yang diproses. Organisasi harus membina anggotanya," katanya.
Dia menyerukan agar Dewan Adat Dayak Kalbar, Majelis Adat Melayu, Pemuda Melayu, dan Pemuda Dayak harus berkonsolidasi agar kasus ini tidak berkembang. "Organisasi ini dibentuk untuk mewadahi aspirasi dengan pemerintah daerah, bukan berperang," ucap Cornelis.
Setiap warga negara bisa berorganisasi dan hal itu diatur dalam undang-undang. Tapi bukan untuk mengacaukan keamanan negara. "Untuk daerah-daerah, tidak boleh turun ke Kota Pontianak, saya jamin. Jadi kalau ada isu massa datang ke Pontianak, itu tidak benar," katanya.
Kapolda Kalbar Brigjen Polisi Unggung Cahyono mengatakan saat ini pihaknya telah berupaya menyebarkan selebaran-selebaran. "Ada juga yang kita sebarkan dari helikopter. Kami ingin semua mengetahui kondisi masih aman terkendali," katanya.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Pangdam XII Tanjungpura Mayjen TNI Erwin H. Lubis, Kajati Kalbar J. Panjaitan, dengan Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya sebagai moderator.
