Alasan PPATK Laporkan Dhana ke Kejaksaan

Reporter

Editor

Selasa, 6 Maret 2012 06:26 WIB

Mantan pegawai Ditjen Pajak Dhana Widyatmika (kanan) usai menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (1/3). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua PPATK Agus Santoso membenarkan telah melaporkan kasus Dhana Widyatmika kepada pihak kejaksaan. "Laporan Hasil Analisis sudah kami kirimkan pada kejaksaan pada akhir tahun lalu," kata Agus saat ditemui oleh Tempo, Senin, 5 Maret 2012.

Alasan mengapa PPATK melaporkan kasus Dhana Widyatmika pada pihak kejaksaan lebih dikarenakan status PNS Dhana. "Karena statusnya masih PNS golongan IIIC kami laporkan pada kejaksaan," ujarnya. Pihaknya tidak bisa melaporkan kasus tersebut kepada KPK karena tidak berkaitan dengan aparat penyelenggara negara.

Selain itu, PPATK juga mengklaim telah memberikan informasi terkait kasus Dhana pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. "Kami sampaikan dalam waktu yang bersamaan dengan penyerahan LHA pada kejaksaan," ujarnya.

Agus menampik saat dikatakan laporan tersebut disampaikan terlebih dahulu pada Dirjen Pajak. "Tidak benar itu, laporan informasi langsung kami sampaikan pada Irjen." Setelah itu, Irjen akan memberikan laporan pada Menteri Keuangan. "Meskipun MoU nya dengan menteri tapi kan tidak harus langsung diserahkan pada menteri," ucapnya.

Pernyataan ini bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Dia merasa kurang mendapatkan informasi terkait kasus Dhana. "Padahal kalau langsung dilaporkan pada saya (Menkeu) dan Irjen pasti kami tindaklanjuti," katanya.

Belakangan, Menteri Agus Marto menyatakan laporan informasi sudah disampaikan terlebih dahulu pada Dirjen Pajak. "Sudah disampaikan pada Dirjen Pajak pada awal 2011," ujarnya. Menurut Agus, ini merupakan permintaan dari Dirjen Pajak, dan PPATK meluluskan permintaan itu.

Pihak Dhana Widyatmika yang diwakili oleh pengacaranya Daniel Alfredo mengaku belum mengetahui siapa pelapor kasus ini. "Kata kejaksaan laporannya dari masyarakat," kata Daniel.

SUBKHAN



Berita Terkait
Dhana Minta PPATK Membuka Blokir Rekeningnya
Modus Korupsi Dhana Sama dengan Bahasyim Assifie
Data Palsu di KTP dan KK Dhana
Modus KTP Ganda Pegawai Negeri 'Nakal'
Dua Perusahaan Disebut Bertransaksi dengan Dhana
Kisah Gayus dan Dhana dan Reformasi di Ditjen Pajak

Berita terkait

3,2 Juta Pemain Judi Online di Indonesia, Kenali Modus, Kategori, dan Sanksi Hukumnya

10 hari lalu

3,2 Juta Pemain Judi Online di Indonesia, Kenali Modus, Kategori, dan Sanksi Hukumnya

Data PPATK menunjukkan sekitar 3,2 juta warga Indonesia yang bermain judi online. Berikut modus, kategori, dan jerat pasal hukum di KUHP dan UU ITE.

Baca Selengkapnya

Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara

19 Januari 2024

Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara

Setelah genap 13 tahun mendekam di penjara, begini kilas balik kasus Gayus Tambunan

Baca Selengkapnya

Kepala PPATK Ungkap Kasus Dana Kampanye Ilegal, Ini Sejarah Panjang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

19 Desember 2023

Kepala PPATK Ungkap Kasus Dana Kampanye Ilegal, Ini Sejarah Panjang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana sebut adanya dugaan aliran dana kampanye ilegal. Ini sejarah lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Baca Selengkapnya

PPATK Sebut Dugaan Aliran Dana Kampanye Ilegal, Ini Profil Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

19 Desember 2023

PPATK Sebut Dugaan Aliran Dana Kampanye Ilegal, Ini Profil Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan adanya dugaan aliran dana kampanye yang bersumber dari tambang ilegal dan penyalahgunaan BPR.

Baca Selengkapnya

Seluk Beluk PPATK, Lembaga Pencegahan TPPU yang Dimiliki Indonesia

16 Juli 2023

Seluk Beluk PPATK, Lembaga Pencegahan TPPU yang Dimiliki Indonesia

PPATK memiliki fungsi utama yakni untuk melakukan koordinasi pelaksanaan upaya untuk mencegah maupun memberantas TPPU di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Mengenal Lebih Dekat PPATK, Lembaga yang Membekukan Ratusan Rekening Panji Gumilang

15 Juli 2023

Mengenal Lebih Dekat PPATK, Lembaga yang Membekukan Ratusan Rekening Panji Gumilang

PPATK bekerja dan memiliki tanggung jawab secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Baca Selengkapnya

Tak Ada Efek Jera Hukuman Disiplin di Kasus Transaksi Janggal Rp 349 Triliun

12 April 2023

Tak Ada Efek Jera Hukuman Disiplin di Kasus Transaksi Janggal Rp 349 Triliun

Sri Mulyani memberikan hukuman disiplin terhadap 193 ASN Kemenkeu yang berkaitan dengan transaksi mencurigakan Rp 349 triliun periode 2009-2023.

Baca Selengkapnya

Mahfud MD Sebut Kasus Impor Emas Batangan Ditjen Bea Cukai, Ini Penjelasan Wamenkeu

31 Maret 2023

Mahfud MD Sebut Kasus Impor Emas Batangan Ditjen Bea Cukai, Ini Penjelasan Wamenkeu

Wamenkeu Suahasil Nazara merespons kasus dugaan pencucian uang di Ditjen Bea Cukai yang berkaitan dengan emas batangan.

Baca Selengkapnya

Kepala PPATK: Jangan Salah Persepsi, Transaksi Janggal Rp 300 Triliun Pegawai Kementerian Keuangan bukan Korupsi

14 Maret 2023

Kepala PPATK: Jangan Salah Persepsi, Transaksi Janggal Rp 300 Triliun Pegawai Kementerian Keuangan bukan Korupsi

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan transaksi janggal senilai Rp 300 triliun pegawai Kementerian Keuangan bukan korupsi.

Baca Selengkapnya

Insentif Mewah Proyek Ibu Kota Nusantara

11 Maret 2023

Insentif Mewah Proyek Ibu Kota Nusantara

Seabrek insentif mewah untuk calon investor proyek Ibu Kota Nusantara tersebut semakin mengancam kelangsungan masyarakat adat dan hutan Kalimantan.

Baca Selengkapnya