TEMPO.CO, Jakarta - Partai-partai anggota koalisi tidak langsung memberikan sikap mereka atas rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Hazrul Azwar menyatakan pertemuan antara Wakil Presiden Boediono dan anggota sekretariat gabungan di rumah dinasnya Minggu 04 Maret 2012 malam ini hanya sebatas diskusi.
"Dari PPP belum ada sikap politik terkait rencana kenaikan BBM, karena mekanisme itu harus dilakukan dalam pembahasan APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan) di DPR," katanya saat dihubungi seusai pertemuan.
Hazrul justru menyatakan pihaknya hanya memberikan masukan terkait rencana pemberian bantuan tunai pada masyarakat miskin atas kompensasi kenaikan harga BBM.
Menurutnya, bentuk bantuan yang akan disampaikan sebesar Rp 150.000 per keluarga itu bisa dengan dengan program-program lain. "Kami mengusulkan agar pemerintah bisa memfokuskan pada pendidikan, pengembangan pedesaan, atau membantu organisasi atau lembaga yang mengelola pendidikan untuk rakyat miskin," ia menjelaskan.
Hazrul menyatakan pertemuan diikuti oleh seluruh perwakilan dari setgab partai koalisi, yakni Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golkar, serta Partai Amanat Nasional. "Semua perwakilan dari fraksi yang tergabung dalam setgab hadir semua dalam pertemuan ini," kata Hazrul.
Sebelumnya, tiga anggota Setgab yakni PPP, PKS, dan Golkar meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar pertemuan dengan partai anggota koalisi untuk membahas rencana kenaikan BBM berikut dampaknya di masyarakat.
Menurut Hazrul, dalam menyampaikan pemaparannya, Wapres Boediono memang menyampaikan hal-hal yang mendasari rencana pemerintah menaikkan harga BBM. "Tadi kami mendapatkan penjelasan kenaikan BBM terkait dengan harga minyak mentah dunia yang terus melonjak menjadi 120 US dollar per barrel, kemudian situasi global yang memang mendorong ke sana," katanya.
Selain itu, Hazrul menyatakan pemerintah juga memberikan penjelasan atas dampak-dampak yang mungkin muncul dari adanya rencana kenaikan harga BBM. Salah satunya adalah rencana percepatan pembahasan APBN-P 2012. "Jika biasanya pembahasan dilakukan pada bulan Juni, untuk tahun ini ada rencana percepatan," katanya.
Seperti diketahui, pemerintah berencana untuk bisa menyesuaikan harga BBM bersubsidi setidaknya pada awal April mendatang.
