TEMPO Interaktif, Garut: Suhu politik di Garut mulai memanas. Dalam satu minggu terakhir muncul dua peristiwa ricuh dengan kedatangan massa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan massa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Garut. Kericuhan pertama dimulai oleh massa PDIP. Selasa dini hari (20/1), sekitar 20 orang tak dikenal memasuki kantor KPU Garut. Menurut Ketua KPU Garut Iqbal, sebagian di antaranya terlihat mengenakan seragam PDIP, sambil membawa senjata tajam. “Tampang mereka sangar-sangar, dan saya lihat di mobilnya ada batu, golok, dan senjata tajam lainnya,” ujarnya.Massa PDIP meminta petugas KPU untuk menyerahkan berkas calon legislatif yang sudah masuk. “Awalnya kami tidak mau memberikan berkas itu. Tapi karena ada yang mengambilnya begitu saja, maka kami minta mereka tidak mengambil semuanya,” kata Iqbal kepada Tempo News Room, Kamis (22/01), di Garut.Puas menggasak berkas, massa PDIP segera hengkang dari kantor KPU. Kontan Iqbal pun menghubungi Polres Garut. Setengah jam kemudian, KPU didatangi massa lain dari partai yang sama. Mereka adalah kader yang tidak setuju dengan tindakan perampasan berkas itu. Mendengar kelompok kedua ini mendatangi KPU, kelompok PDIP pertama kembali lagi ke KPU. “Kalau tidak ada polisi, saya yakin bentrokan di antara mereka tidak bisa dihindari,” kata Iqbal.Menurut Iqbal, kelompok massa pertama adalah kader partai yang tidak puas dengan urutan nomor caleg yang didaftarkan oleh DPC. Sebelum mendatangi KPU, mereka sempat menyantroni kantor DPC PDIP Garut. Namun, tidak ada seorang pun pengurus di sana. “Karena tidak berhasil menemui pengurus partai, akhirnya mereka mendatangi kami,” kata Iqbal. Massa yang kecewa dengan daftar calon partainya ternyata tidak hanya di PDIP. Rabu (21/1) sore, puluhan massa dari PPP juga mendatangi KPU setelah sebelumnya membakar beberapa dokumen dan merusak kantor DPC PPP, Jalan Pembangunan Garut. Serupa dengan massa PDIP tadi, mereka juga mengaku tidak puas dengan nomor urut yang diberikan kepada salah satu kader partai pimpinan Hamzah Haz itu. Bahkan, menurut Iqbal, mereka mendesak KPU untuk membatalkan daftar caleg yang diajukan DPC PPP. “Saya jelaskan kepada mereka kalau KPU tidak memiliki kewenangan untuk menentukan nomor urut. Semua itu hak partai,” kata Iqbal. Sekretaris DPW PPP Jabar, Koerdi Mukri, mengaku sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pembakaran kantor DPC itu. Menurut Koerdi, sejatinya kericuhan tidak perlu terjadi andaikan proses pencalonan ditempuh secara wajar. Lalu kenapa terjadi? “Rupanya ada persoalan dalam menyusun daftar calon,” ujarnya. Atas peristiwa ini, DPW PPP Jabar langsung menerjunkan tim khusus ke Kabupaten Garut. Hal berbeda terjadi pada PDIP. Sekretaris DPC PDIP Garut, Oim Abdurohim, mengatakan aksi massa PDIP merupakan reaksi normal. “Dalam politik itu ada ketidakpuasan. Dan itu suatu hal yang wajar,” ujarnya. Namun ia menolak mengomentari soal senjata tajam yang dibawa massa PDIP. Dia mengaku tidak tahu-menahu soal itu.Menurut Oim, massa terpancing karena mereka belum mengetahui nomor urut caleg. “Itu karena rasa keingintahuan dari pada kader partai. Pada saat itu, DPC kan belum mengumumkan tentang nomor urut,” kata Oim. Saat itu, DPC langsung memasukkan berkas dan nomor urut ke KPU tanpa memberitahu massa partai.Sementara itu, Kapolres Garut Ajun Komisaris Besar Polisi Syamsul Bahri tidak bisa dihubungi. Hingga Kamis petang telepon genggamnya tidak aktif. Hal serupa juga pada Kabag Bina Mitra Polres Garut, Kompol Edi S Haryanto. Namun, menurut petugas piket Samapta Polres Garut, sampai saat ini 30 orang massa PPP ditahan dan diperiksa secara intensif di Mapolres Garut. Sedangkan kasus PDIP, Tempo News Room belum memperoleh informasi dari pihak kepolisian.Namun, Panwaslu Kabupaten Garut dipastikan Kamis ini menggelar rapat pleno. Di antara isi rapat membahas kasus penyerbuan ke kantor KPU dan kericuhan di kantor PPP Garut. Hingga Kamis sore rapat belum selesai. Bobby Gunawan/Rana Akbari Fitriawan - Tempo News Room