TEMPO Interaktif, Jakarta:Edy Prasetyono, pengamat militer dari CSIS berpendapat, regulasi di bidang politik dan keamanan selama ini memiliki kecenderungan meningkatkan kontrol negara atas individu, yang nantinya mengarah pada terbentuknya Internal Security Act (ISA). Hal ini, kata dia, ditandai dari hampir semua regulasi politik yang memperkuat kapasitas negara. Padahal, semakin demokratisnya sebuah pemerintahan, menurut dia, ditandai dari semakin kecilnya intervensi negara. "Meski ISA tidak diterapkan di Indonesia, tapi pada prakteknya di lapangan semangat ISA tumbuh," ujar Edy di sela-sela acara diskusi studi kasus penerapan ISA, di Jakarta, Rabu (21/1). Dia lalu menyebut RUU intelijen sebagai contoh regulasi itu. Dalam rancangan itu termuat kewenangan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk melakukan penangkapan. "Padahal, BIN bukan otoritas politik, tapi hanya instrumen negara. Artinya, informasi analisa BIN masuk ke negara. Tapi, BIN tidak boleh memiliki kekuasaan untuk mengeksekusi informasi yang diperolehnya," tutur Edy. Masalah itu semakin diperkeruh dengan tidak adanya pembagian wewenang yang jelas, siapa yang mengoperasionalkan, siapa pembuat kebijakannya, dan siapa yang bertanggung jawab atas penangkapan oleh aparat intelijen. "Padahal, permasalahan lainnya, kemampuan intelijen kita sudah menurun dibandingkan dulu," ujarnya. Pada kesempatan terpisah, Kusnanto Anggoro, pengamat militer lainnya, mengutarakan hal yang sama. Menurut dia, salah satu hal yang paling lemah di Indonesia adalah kerjasama antarorganisasi intelijen. Hal tersebut, kata dia, bisa disebabkan karena arogansi organisasi, juga bisa disebabkan karena belum adanya ketentuan perundang-undangan yang jelas. "Kita belum punya UU Intelijen Negara, UU TNI, juga belum ada juklak untuk pengaturan TNI jika akan digunakan untuk penindakan teror," katanya.Yandhrie Arvian - Tempo News Room