Ratusan guru honorer saat aksi demo Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI) di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (20/2). Dalam aksinya FTHSNI meminta kepada pemerintah agar segera disahkannya RPP Tenaga Honorer yang memihak terhadap tuntutan dan perjuangan tenaga honorer seluruh Indonesia agar diangkat menjadi PNS. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Depok- Wakil Presiden Boediono mengatakan gaji guru mestinya sudah layak karena kas negara mengalokasikan 20 persen dari total anggaran pendapatan dan belanja negara untuk sektor pendidikan.
"Guru harus digaji dan mendapatkan kesejahteraan, tetapi harus bisa mengembalikan dengan pelayanan, pengajaran, kepada anak didik yang punya hak akan itu," kata Boediono di hari terakhir Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2012 di Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Depok, Selasa, 28 Februari 2012.
Menurut Boediono, anggaran 20 persen itu amat penting maknanya karena jatah menyiapkan generasi mendatang Indonesia. Karena, kata dia, tugas guru menjadi berat karena mendidik generasi itu. "Guru menjadi kunci dalam kehidupan sehari-hari generasi kita," katanya.
Boediono menyayangkan masih banyaknya guru yang lepas tanggung jawab. Ia bercerita, di suatu daerah ketika dia berkunjung ke sana, satu sekolah punya sebelas guru, tapi yang datang cuma dua orang. Murid-murid dibiarkan tak belajar. "Mereka ke sekolah jika mengambil gaji," katanya.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh mengatakan masyarakat kini memiliki harapan tinggi akan pendidikan yang baik di Indonesia. Dengan ekspektasi seperti itu, pemerintah dan para guru punya tantangan berat meningkatkan kualitas mengajar dan mendidik para siswa. "Kinerja baik akan memberikan hasil yang baik," katanya.
