TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum, Abdul Hafiz Anzhary, menyatakan akan ada 82 pemilihan umum kepala daerah pada 2012. Dari total angka itu, 49 daerah merupakan pemilukada yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun ini. “Sisanya karena faktor lain,” kata Abdul Hafiz saat rapat dengan Komisi Pemerintahan di gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin, 20 Februari 2012.
Faktor lain yang dimaksud Hafiz adalah ada daerah yang akhir masa jabatannya berakhir di 2011 tapi pemungutan suara baru dilaksanakan pada 2012. Daerah yang dimaksud adalah sejumlah pemilukada di Provinsi Papua dan Nanggroe Aceh Darussalam. “Pemilukada ini juga dilaksanakan di tingkat kabupaten dan kota,” kata Hafiz.
Hafiz menyatakan ada tiga kabupaten yang melakukan pemungutan suara ulang, yakni Kabupaten Buton, Pati, dan Yapen. Tiga kabupaten akan melaksanakan pemungutan suara tahap kedua yakni Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Menurut Abdul Hafiz, pemilukada yang akhir masa jabatan pada 2012 sebanyak 49 daerah. Pemilihan ini terdiri dari empat provinsi, yakni Bangka Belitung, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara. Sisanya merupakan pemilukada tingkat kabupaten dan kota, yakni Tulang Bawang dan Tanggamus di Lampung, Sampang dan Bojonegoro (Jawa Timur), Buol dan Morowali (Sulawesi Tengah).
Ada juga pemilkada di Puncak Jaya, Tolikara dan Intan Jaya (Papua), Sorong (Papua Barat), Kota Payakumbuh (Sumatera Barat), Cimahi dan Tasikmalaya (Jawa Barat), Kota Kupang (NTT), Singkawang (Kalimantan Barat), Bau-Bau (Sulawesi Tenggara), serta Kota Sorong di Papua Barat.
I WAYAN AGUS PURNOMO
Berita terkait
Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas
6 Januari 2018
Soal perwira TNI/Polri yang terjun ke dunia politik lewat Pilkada menurut Fadli Zon tak menentukan ia akan tegas dalam memimpin.
Baca SelengkapnyaJenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan
6 Januari 2018
Jika merujuk pada UU Pilkada, anggota TNI, personel Polri, dan pejabat negara lain tidak perlu mundur dari jabatannya saat akan mencalonkan diri.
Baca SelengkapnyaPengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal
6 Januari 2018
Keputusan mengusung calon bukan kader partai dalam pilkada akan menimbulkan konsekuensi. Di antaranya sulit dikontrol dan diawasi partai.
Baca SelengkapnyaGolkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018
6 Januari 2018
Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku memilih Dedie dengan menilai sisi personal wakil yang digandengnya dalam pilkada Kota Bogor.
Baca SelengkapnyaEmpat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung
5 Januari 2018
Satu wajah baru dan tiga pejabat lama akan bertarung memperebutkan kursi Gubernur NTB pada Pilkada serentak Juni 2018 mendatang.
Baca SelengkapnyaPilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat
4 Januari 2018
BI Kaltim memprediksi peredaran uang palsu meningkat bersamaan dengan Pikada.
Baca SelengkapnyaGerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim
27 Desember 2017
Banyak pihak meragukan kemampuan politik kader Gerindra yang juga atlet balap Moreno. Namun, Gerindra tidak ragu sedikit pun.
Baca SelengkapnyaKaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas
26 Desember 2017
Politik identitas masih membayangi Pilkada 2018, terpilihnya Anies-Sandi mencerminkan adanya polarisasi di masyarakat.
Baca SelengkapnyaPilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat
17 Desember 2017
Kebijakan moneter yang telah dimulai sejak tahun ini dan kebijakan pemerintah untuk 2018 akan mampu menopang penguatan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaKetua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora
22 November 2017
Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi akan maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023.
Baca Selengkapnya